JAKARTA - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR, Bambang Soesatyo menilai, suburnya praktek mafia anggaran justru karena adanya kerjasama antara pengusaha, pemerintah dan DPR.
"Modusnya, pengusaha memberikan uang terlebih dulu ke pemerintah atau DPR agar proyek pengadaan barang dan jasa di suatu instansi dimenangkan suatu perusahaanTanpa adanya kerja sama seperti itu, mustahil praktek mafia anggaran bisa dilakukan," tegas Bambang Soesastyo, di press room DPR, gedung Nusantara III, Senayan Jakarta, Senin (12/9).
Bahkan, sesuai dengan kewenangannya, disinyalir mafia anggaran lebih banyak terjadi di eksekutif dibanding dengan legislatif atau yudikatif
BACA JUGA: Soal Ambon, Polri Minta Bantuan Ulama
Alasannya, pengguna anggaran 89 persen di tangan eksekutifMenurut politisi Partai Golkar itu, jika tidak ada bantuan, kerja sama, dan jaminan perusahaannya akan dimenangkan, maka tidak akan ada pengusaha yang berani mengijon Pemerintah dan Banggar
BACA JUGA: Mahfud Minta Ponsel Pejabat Disadap KPK
Karena itu, uang yang diterima mafia anggaran di Pemerintah dan DPR, kata dia, biasanya adalah uang dari pengusaha, bukan uang APBD atau dana pribadi kepala daerah.“Praktek mafia seperti itu sebetulnya sudah lama terjadi di Banggar, dan Pemerintah
Bambang mengusulkan, untuk memberantas mafia anggaran, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan membuat proses dan mekanisme tender terbuka bagi umum, dan melibatkan KPK
BACA JUGA: Kali Ini Nazar Berkoar Lewat Rilis
Selain itu, tegas dia, panitia tender harus berani menolak ‘titipan’ dari DPR, menteri, bupati, gubernur, dan pengusaha.“Kalau tender terbuka, melibatkan KPK dan masyarakat, secara fair, saya yakin berbondong-bondong orang akan protes, karena sudah nyetor tapi kalah,” tukas dia(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kemendagri Janji Bersihkan NIK Ganda
Redaktur : Tim Redaksi