jpnn.com, JAKARTA - Tren di kalangan mahasiswa tentang kegandrungan pada khilafah menjadi perhatian serius Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). Menurut Direktur Kemahasiswaan Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti Didin Wahidin, kurikulum Pancasila dan keagamaan di kalangan pelajar dan mahasiswa perlu dibenahi demi mengintensifkan upaya menangkal radikalisme.
Didin menyatakan itu ketika menanggapi hasil survei Alvara Research Center yang menunjukkan lebih dari 23 persen mahasiswa dan pelajar terjangkiti faham radikal. Menurutnya, survei Alvara itu menjadi masukan input penting bagi Kemenristekdikti dalam menata kegiatan kemahasiswaan.
BACA JUGA: Banyak Mahasiswa Gandrung Khilafah, Mas Nusron Speechless
"Hasil survei Alvara membuat Kemenristekdikti terkaget-kaget. Sebab masuknya gerakan kemahasiswaan yang membuahkan deklarasi-deklarasi masih terus berkembang," ujarnya, Selasa (31/10).
Sebelumnya survei hasil kerja sama Mata Air Foundation dan Alvara Research Center tentang persepsi jihad di kalangan mahasiswa dan pelajar menunjukkan hal mengagetkan. Sebab, persentase mahasiswa dan pelajar yang setuju jihad demi tegaknya negara Islam ataupun khilafah sudah melebihi 20 persen.
BACA JUGA: Warning! 23% Mahasiswa dan Pelajar Terjangkiti Radikalisme
Dari 1.800 mahasiswa yang menjadi responden survei, ternyata 23,4 persen setuju dengan jihad demi menegakkan khilafah. Sedangkan dari 2.400 pelajar SMAN yang disurve, ada 23,3 persen yang gandrung dengan khilafah.
Didin menambahkan, radikalisme di kalangan mahasiswa dan pelajar sudah sangat mengkhawatirkan. “Sekaligus menjadi PR (pekerjaan rumah, red) bagi Kemenristekdikti," ujar Didin.
BACA JUGA: Jokowi Berpeluang Gandeng Zulkifli Meski PAN Bergaya Oposisi
Didin menjelaskan, saat ini ada 4.600 perguruan tinggi yang terdaftar di Kemenristekdikti. Namun, katanya, lemahnya pendalaman pemahaman keagamaan di kalangan pelajar dan mahasiswa bisa menunjukkan sesuatu yang kurang pas dalam kurikulum.
Selama ini, paham radikal tumbuh pesat. Padahal, Pancasila, kewarganegaraan dan keagamaan juga diadakan menjadi mata kuliah wajib.
"Ini catatan kita. Dan memang, pendidikan agama di sekolah dan kampus juga lebih banyak ke pelajaran fikih saja. Dari SD, SMA sampai kuliah ya belajarnya sholat, puasa, zakat dan lainnya. Kalau soal kehidipan bagaimana pemahaman sosial agama belum ada. Makanya secara kurikuler kita harus bangun ke sana," jelas Didin.
Lebih jauh Didin mengatakan, selama ini ada kemungkinan kuat bahwa ada perguruan tinggi yang lalai soal bobot pembelajaran kebangsaan. Sebab, banyak perguruan tinggi yang fokusnya hanya pada pemeringkatan, sedangkan di dalam kampusnya tak ada kegiatan kemahasiswaan termasuk yang sifatnya sosial dan keagamaan.
Didin menambahkan, pendidikan secara utuh menyangkut empat hal, yakni keilmuan, pendidikan karakter, keIndonesiaan, dan kesadaran global. Dari survei Alvara itu terlihat perlunya memperkuat pendidikan karakter dan keindonesiaan.
Sementara Ketua Alumni Universitas Diponegoro (Undip) Achmad Muqowam mengatakan, pandangan mahasiswa tentang khilafah memang sangat mengkhawatirkan karena mencapai 17,9 persen. Angka itu meningkat luar biasa dibanding 5 atau 10 tahun ke belakang.
"Dulu pada tahun 2009-2010 ketika bicara negara Islam angkanya masih di bawah. Sekarang sudah melompat luar biasa 17,9 persen. Ini perlu dijadikan kewaspadaan kita semua," ujar Muqowam.
Anggota DPD RI itu menambahkan, paham negara Islam atau khilafah di kalangan pelajar mahasiswa sudah sangat luar biasa bahaya. "Karena dari kalangan mereka itulah nanti yang mengisi semua sektor kelembagaan di bangsa ini," ungkapnya.(rmol/jpg)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sandiaga Bakal Berdayakan Eks Terapis Alexis Lewat OK OCE
Redaktur & Reporter : Antoni