Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Senin (10/8) siangMereka menuding lembaga pemerintah yang dipimpin Lukman Edy ini telah terjadi banyak korupsi dan tidak tersentuh oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
BACA JUGA: Selewengkan APBD, Wako Manado Divonis 5 Tahun
Dalam selebaran yang mereka bagikan mengungkapkan pada 2007 lalu Kementerian PDT melaksanakan Proyek Penyiapan Data dan Informasi
Spasial sumber daya alam yang menjadi tiga paket pekerjaan
III untuk Sulawesi dan Nusa Tenggara
BACA JUGA: Depdagri Tegaskan DPRD Bukan Pejabat Negara
Alokasi anggaran senilai Rp 6 miliar itu dipergunakan untuk pembayaran tenaga fiktif, peta fiktif, dan pembelian software Arc GIS fiktifKasus selanjutnya pada 2008, terjadi praktik korupsi proyek Bantuan Sosial yang diperkirakan merugikan negara sebesar Rp 24,4 miliar
BACA JUGA: Polisi Masih Bingung, Noordin atau Bukan
Menurut Humas Jaringan Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi Yongki, dari aksi ini mereka menuntut agar Presiden SBY tidak mengangkat Lukman Edy da lam kabinet mendatang karena telah gagal menjalankan tugasnya"Kami menuntut aparat hukum untuk mengusut tuntas dugaan korupsi ini dan Lukman Edy harus bertanggung jawab atas korupsi yang terjadi di instansinya," terang dia.(tom)BACA ARTIKEL LAINNYA... Demokrat Akan Pangkas Peran KPK
Redaktur : Tim Redaksi