JAKARTA - Menko Polhukam Djoko Suyanto dan Kapolri Jenderal Timur Pradopo didesak untuk mengambil langkah tegas menjaga kedamaian di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)Pasalnya, lantaran kurangnya ketegasan dari pihak pemerintah pusat, proses tahapan Pilgub Aceh terus terusik oleh sejumlah aksi kekerasan oknum bersenjata yang tidak menghendaki Aceh damai.
“Kedamaian yang sudah terjaga enam tahun pasca-lahirnya MoU Helsinki kini terkoyak kembali pasca teror, peledakan granat, dan penembakan menjelang Pemilukada Aceh
BACA JUGA: Mantan Kapolda Lampung Keluar dari Tim Mesuji
Teror ini lahir akibat pemerintah tidak berani mengambil langkah tegas di Aceh,” tegas koordinator aksi Granat Aceh (Gabungan Resimen Mahasiswa dan Pemuda Anti-Teror di Aceh) Alfian Ramadhani kepada wartawan, Selasa (20/12).Granat Aceh terdiri dari beberapa elemen mahasiwa yang sepakat mengawal pemilukada yang damai di bumi Serambi Mekah itu
Alfian yang tercatat sebagai mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) ini melanjutkan, kondisi di Aceh saat ini tidak lagi kondusif
BACA JUGA: Tujuh PNS Kemenkeu Dipecat
Dia mencontohkan, pelemparan granat di Kota Banda Aceh dan penembakan di Kabupaten Aceh Utara yang dilakukan orang tidak dikenal menambah daftar panjang kasus teror dan menodai perdamaian Aceh.“Kepolisian harusnya mengusut teror senjata api dan granat, ketimbang melakukan sweeping terhadap anak-anak punk
Lebih terperinci, Granat Aceh menyampaikan empat tuntutan kepada pemerintah demi terciptanya pemilukada yang damai dan nyaman di Aceh
BACA JUGA: Transaksi Kotor Rekrutmen CPNS Tembus Rp 30 T
Pertama, mengecam sikap Menko Polhukam yang tidak tegas dalam menangani masalah konflik di AcehTidak hanya itu, kalangan mahasiswa juga Mendesak Menko Polhukam untuk tidak lagi menggunakan alasan ’Demi Menjaga Perdamaian’ namun membiarkan martabat dan harga diri bangsa terabaikan.“Ketiga, mendesak pemerintah untuk mengusut Malik Mahmud dan Zakaria Saman selaku mantan tokoh GAM dan Partai Aceh sehubungan dengan maraknya aksi-aksi kekerasan bersenjataKeempat, mendesak Kemenko Polhukam tidak mentolerir penundaan Pemilukada Aceh,” papar Alfian.
Tanpa langkah tegas pemerintah, katanya, teror yang menjurus merusak stabilitas kedaulatan negara menjelang pemilukada akan terus terjadiSejatinya, pemerintah pusat tidak hanya wajib menghentikan teror, tapi juga harus mampu mencegah terjadi kembali teror yang semakin meresahkan masyarakat.
“Pemerintah harus dapat memberikan garansi pemilukada Aceh berjalan damai dan sesuai tahapan yang diputuskan KIPJika dibiarkan berlarut-larut hanya akan melahirkan saparatis baru di Aceh,” paparnya.
Sebelumnya, anggota Komisi II dari Fraksi PDIP Arif Wibowo berpendapat, konflik yang muncul dalam Pilkada Aceh itu akibat tidak tuntasnya MoU HelsinkiKompromi politik yang ada daerah tersebut, termasuk bagaimana hubungan antara pusat dengan daerah“Kalau di Pilkada Aceh itu konflik dan yang selalu dituding karena adanya putusan MKIni menunjukkan Indonesia itu belum bisa diterima dengan baik oleh kalangan politik di Aceh,” ujar Arif.
Menurut politisi PDI Perjuangan itu, jika memang pihak terkait di Aceh tidak menginginkan adanya calon independen atau perseorangan, artinya hal itu bertentangan dengan keputusan MK yang bersifat final dan mengikat“Mereka yang menolak calon independen mendatangi kita (Komisi II ) dan meminta itu supaya dicabut, ya kewenangan MK-nya diubah dulu supaya dia tidak bisa memutus mengenai itu,” tandas Arif(dms)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kasus JR Saragih Ngendap di Bagian Pengaduan KPK
Redaktur : Tim Redaksi