jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meyakini tidak ada pelanggaran hukum dan etik jika Anwar Usman menikah dengan adik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan mempertahankan jabatan ketua Mahkamah Konstitusi (MK).
"Tak ada pelanggaran hukum ataupun pelanggaran etik dari rencana ketua MK untuk menikah," kata Mahfud melalui layanan pesan, Rabu (23/3).
BACA JUGA: Besok, Jokowi Berkunjung ke Timor Tengah Selatan, Nih Agendanya
Mantan menteri pertahanan (menhan) mengatakan sepanjang Anwar bisa menjaga integritas, maka yang bersangkutan tidak perlu mengundurkan diri.
"Mau menikah atau tidak menikah lagi, ketua MK itu harus punya integritas. Yang harus dimasalahkan justru orang yang tidak manikah, tetapi berzina," beber Mahfud.
BACA JUGA: Alhamdulillah, Kabar Baik dari Pak Jokowi soal Mudik Lebaran dan Salat Tarawih
Sebelumnya, Anwar Usman akan menikah dengan adik Presiden Jokowi, Idayati. Wanita tersebut diketahui sudah menjanda sejak suami pertamanya, Hari Mulyono, meninggal dunia pada 2018.
Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka sekaligus putra Jokowi membenarkan adanya rencana pernikahan itu.
BACA JUGA: Jokowi: PPLN yang Tiba di Seluruh Bandara Tak Perlu Lagi Karantina
"Itu sudah tahu. Tanya yang bersangkutan, (jadwal pernikahan) aku ora ngerti (tidak tahu)," kata Gibran di Solo, Senin (1/3).
Beberapa pihak menyarankan Anwar Usman mundur sebagia ketua dan hakim di MK atas rencana menjadi semenda Jokowi itu.
Satu di antaranya datang dari Peneliti PUKAT UGM Zaenur Rohman yang mengatakan ada potensi konflik kepentingan saat Anwar menyidangkan gugatan di MK setelah menjadi semenda Jokowi.
"Menghindari konflik kepentingan tersebut sepatutnya Ketua MK mengundurkan diri," kata Zaenur melalui layanan pesan, Selasa (22/3). (ast/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Mempersilakan Masyarakat Mudik Lebaran, Syaratnya Sudah 2 Kali Vaksin dan BoosterÂ
Redaktur : Fathan Sinaga
Reporter : Aristo Setiawan