jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyatakan reformasi hukum nasional akan menjadi bagian dari visi misi pasangan capres-cawapres yang akan diusung partainya.
Hal itu disampaikan saat Forum Group Discussion dengan tema “Reformasi Sistem Hukum Nasional: Pendekatan Ideologi, Konstitusi dan Budaya Hukum” digelar secara daring dan luring di Gedung Sekolah Partai, Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (13/10).
BACA JUGA: Politikus NasDem Menilai Hasto Melakukan Politik Rendahan
Hadir dalam diskusi itu Menkopolhukam Mahfud MD untuk berbicara mengenai reformasi hukum nasional.
Hasto menyebutkan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri yang meminta agar Mahfud dihadirkan untuk berbicara di forum resmi partai.
BACA JUGA: Versi Arsul, Publik Melihat PDIP-NasDem Ada Ketegangan
"Saya sedang di Subang saat itu ditelepon oleh beliau (Bu Mega, red). ‘Coba tolong dibaca pernyataan Prof. Mahfud. Sudah memiliki konsepsi reformasi hukum. Supaya diundang di partai, diikuti seluruh kader partai dari DPD dan DPC. Maka di acara ini ada 441 DPD dan DPC seluruh Indonesia," ujar dia.
Hasto juga menyebutkan hukum terletak pada dua dimensi, yakni kebenaran dan keadilan.
BACA JUGA: Siapa Capres-Cawapres 2024 yang Diusung PPP? Mardiono Jawab Begini
"Partai ingin mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, sehingga apa yang dibahas menjadi bagian dari visi-misi capres-cawapres yang akan diusung PDI Perjuangan," imbuh dia.
Tak hanya itu, Hasto mengatakan reformasi hukum menjadi penting dan pihaknya ingin agar sejarah hukum Indonesia digali kembali.
Menurut dia, pada masa Orde Baru, Indonesia telah kehilangan akar jejak sejarah tentang konsepsi negara Indonesia yang luar biasa akibat pemerintahan otoriter selama 32 tahun.
Di internal partai sendiri, Hasto menambahkan Megawati Soekarnoputri selalu mengedapankan hukum.
Dia, bahkan menceritakan saat menghadapi Orde Baru, Megawati meminta seluruh kader partai melawan dengan cara hukum, bukan cara-cara yang inkonstitusional.
"Ada yang protes, bukankan memilih cara hukum itu yang namanya hakim, kepolisian, jaksa semua dikuasi oleh Pak Harto?"
"Bu Mega mengatakan, kita gugat di 226 kabupaten, masa di antara 226 kabupaten itu, tidak ada satu hakim pun, jaksa pun, polisi pun yang memiliki mata hati nurani?” jelas Hasto.(mcr8/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
BACA ARTIKEL LAINNYA... PDIP Bakal Tetap Kritis terhadap Pj Gubernur DKI Pilihan Jokowi
Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Kenny Kurnia Putra