jpnn.com, JAKARTA - Pelaksana Tugas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Plt Menpan RB) Mahfud MD mengatakan birokrasi di Indonesia dikenal senang membuat orang susah.
Birokrasi yang korup, kata Mahfud MD, dapat menghambat kerja pelayanan publik. Namun, itu birokrasi masa lalu.
BACA JUGA: Istri Ferdy Sambo Tersangka, Respons Mahfud MD Singkat, Hanya 1 Kalimat
"Budaya birokrasi kita yang lama, kalau membuat orang susah itu senang. Kalau ada orang minta dilayani disuruh nunggu, suruh datang dua hari lagi, dua hari kemudian datang masih belum selesai. Namun, setelah dikasih amplop di bawah meja langsung selesai.”
“Itu birokrasi korup namanya sehingga menghambat kerja pelayanan publik. Padahal negara ini dibentuk untuk melayani masyarakat, bukan untuk dilayani," papar Mahfud dalam siaran persnya, di Jakarta, Sabtu (20/8).
BACA JUGA: Ketum GTKHNK35+: Pendataan Honorer Bakal Kacau, Pak Mahfud MD Harus Turun Tangan
Saat meresmikan mal pelayanan publik (MPP) di empat kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan, Jumat (19/8), Mahfud MD menekankan kepada aparatur sipil negara (ASN) bahwa ASN adalah pelayan masyarakat bukan minta dilayani masyarakat.
Mahfud MD menjelaskan, di dalam MPP, pemerintahan lintas sektor, lintas lembaga negara, pusat dan daerah, bahkan swasta, serta lembaga nonprofit lainnya telah berkonsolidasi sehingga menghadirkan pelayanan publik yang mudah, cepat, aman, nyaman, dan terjangkau.
BACA JUGA: Irjen Ferdy Sambo & Brigjen Hendra Kurniawan Masuk Klaster 4, Ancamannya Lumayan Tinggi
"Semangat kolaborasi ini yang harus terus diperkuat sehingga integrasi pelayanan publik dapat terwujud, baik secara sistem maupun secara budaya kerja," tegas Mahfud di hadapan Bupati Maros, Bupati Bantaeng, Bupati Pinrang, Wali Kota Pare-Pare, dan Sekda Provinsi Sulawesi Selatan.
Menteri kelahiran Sampang, Madura, itu berharap seluruh pihak terkait agar ikut berpartisipasi aktif dalam mewujudkan birokrasi yang sederhana dan terintegrasi melalui kehadiran MPP.
"Dalam hal ini, peran para pemimpin penyelenggara pelayanan publik sangat penting untuk memulai budaya kerja collaborative governance sehingga tidak ada lagi ego sectoral,” kata Mahfud yang juga Menko Polhukam itu.
“Kolaborasi dapat mendorong munculnya berbagai inovasi dan modernisasi pelayanan publik sebagaimana harapan masyarakat," sambung Mahfud MD. (antara/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu