jpnn.com, ACEH BESAR - Sosialisasi Empat Pilar MPR
Aceh Besar - Wakil Ketua MPR RI Mahyudin melaksanakan rangkaian kunjungan kerja di Provinsi Aceh dalam rangka Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, Selasa (17/10). Salah satunya adalah menyambangi para guru dan santri pondok Pesantren Modern Al Falah Abu Lam U, di Desa Seuneulop Lamjampok, Kabupaten Aceh Besar.
"Antusiasme para guru dan santri ponpes sangat luar biasa. Saya sangat apresiasi, dan saya makin optimistis Sosiaisasi Empat Pilar ini akan semakin direspons baik masyarakat terutama generasi muda,” katanya.
BACA JUGA: Kejutan Wakil Ketua MPR Mahyudin Kepada Mahasiswa Unsyiah
Hadir mendampingi Mahyudin, anggota MPR Fraksi Demokrat Muslim, anggota MPR Fraksi Golkar Hetifah, Wakil Ketua DPR Aceh Sulaeman Abda, dan Pimpinan Ponpes Tgk. Saifuddin Sa'dan.
Kepada para peserta sosialisasi, Pimpinan MPR RI termuda ini menjelaskan soal lembaga MPR RI dan tugas Sosialisasi Empat Pilar MPR-nya.
BACA JUGA: Lemkaji MPR: DPD Perlu Diperkuat
MPR, lanjut Mahyudin, adalah lembaga gabungan DPR dan DPD. Pada masa sebelum reformasi, MPR adalah lembaga tertinggi negara. Namun, semenjak reformasi, MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara tetapi menjadi sebuah lembaga tinggi negara yang sederajat dengan lembaga tinggi lainnya yakni Presiden, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, BPK dan Komisi Yudisial. Jumlah anggota MPR totalnya adalah 692 anggota terdiri dari 560 anggota DPR dan 132 anggota DPD.
Terkait Sosialisasi Empat Pilar, MPR bertugas memasyarakatkan kembali Empat Pilar (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika) melalui UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.
BACA JUGA: Mahyudin: Boleh Saja Membentuk Densus Antikorupsi
"Memang jika dilihat dari jumlah anggota MPR, memang sangat tak seimbang dibanding jumlah rakyat Indonesia yang harus diberikan sosialisasi yang sedemikian besar sekitar 250 juta jiwa. Makanya upaya sosialisasi ini dilebarkan dengan metode lain selain tatap muka dan dialog yakni antara lain melalui media massa, melalui para netizen dan media sosial, melalui acara-acara seni dan budaya, sampai gelar acara lomba cerdas cerdas Empat Pilar MPR kepada para pelajar SLTA," ungkapnya.
Tapi, lanjut Mahyudin, walaupun berat, amanah UU tersebut harus dilaksanakan MPR dengan satu tujuan, membumikan Pancasila agar Pancasila bisa menjadi perilaku seluruh rakyat Indonesia. Sebab, Pancasila adalah jati diri bangsa yang oleh Bung Karno digali dari dalam diri bangsa Indonesia itu sendiri.
Dalam kesempatan itu, Mahyudin juga menyampaikan beberapa tantangan internal bangsa Indonesia yang mesti disadari generasi muda bangsa yakni, Pertama, masih banyak lemahnya penghayatan dan pengamalan serta masih adanya pemahaman agama yang keliru sehingga melahirkan paham radikal dan memunculkan aksi terorisme.
Kedua, masalah pengabaian kepada kepentingan daerah sehingga timbul fanatisne kedaerahan. Walaupun ini sudah bertahap bisa diselesaikan dengan berbagai pembangunan di berbagai daerah di Indonesia, namun masih menjadi tantangan bangsa.
Ketiga, kurang berkembangnya pemahaman dan penghargaan atas kebhinnekaan dan kemajemukan. Fakta yang terjadi, saat ini masih banyak konflik antar suku, karena masalah perbedaan.
Keempat, kurangnya keteladanan sikap dan perilaku dari para pemimpin dan tokoh bangsa. Banyaknya tokoh-tokoh yang terlibat korupsi mulai dari kepala daerah sampai pimpinan lembaga tinggi negara adalah contoh kurangnya keteladanan untuk masyarakat.
"Pejabat tinggi dan tokoh bangsa mesti memberikan teladan yang baik kepada rakyat. Jangan sampai berkoar-koar bicara soal kebangsaan, kejujuran, nilai-nilai tapi ternyata malah korupsi. Itulah semua tantangan bangsa yang harus dihadapi yang mesti diselesaikan segera," tandasnya.(adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Perlu Membangun Kesadaran Kolektif dan Rasa Nasionalisme
Redaktur : Tim Redaksi