jpnn.com, JAKARTA - Politik identitas kerap menjadi salah satu penyebab perpecahan di kalangan masyarakat saat Pemilihan Presiden (Pilpres), seperti munculnya istilah 'cebong' dan 'kampret'. Tentunya politik identitas ini tidak boleh terjadi di Pilpres 2024 mendatang.
Ketua Umum Majelis Pimpinan Pusat (MPP) Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) KH. M. Choirul Anam MZD mengaku berkomitmen menjadi garda terdepan menghentikan segala macam bentuk perpecahan akibat politik identitas.
BACA JUGA: Lodewijk Minta Majelis Dakwah Islamiyah Menyukseskan Airlangga Jadi Capres Golkar
"Dinamika sekeras apapun tentu MDI akan menjauhkan praktik identitas yang menimbulkan perpecahan bangsa," ujar Ketua Umum KH. M. Choirul Anam MZD dalam keterangannya dikutip Senin (6/7).
Hal itu disampaikan Choirul Anam dalam acara Pelantikan Pengurus dan Milad ke-44 Majelis Dakwah Islamiyah di Pondok Pesantren Asshiddiqiya Jakarta. Turut hadir dalam acara Ketua Majelis A'la MDI, Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian RI, Agus Gumiwang Kartasasmita, Wakil Ketua DPR RI, Lodwijk F. Paulus dan Pengasuh Ponpes Asshiddiqiyah KH Ahmad Mahrus Iskandar seluruh jajaran pengurus MDI.
BACA JUGA: KIB Diyakini Tidak Usung Capres yang Pernah Mainkan Politik Identitas
Choirul menyebutkan MDI nantinya akan berperan untuk tetap mempersatukan umat agar tidak terjadi pembelahan, salah satunya lewat dakwah.
Dia berharap di setiap hajatan politik bisa tercipta suasana yang damai dan sejuk.
BACA JUGA: Zulhas Tegaskan KIB Tak Ingin Pilpres 2024 Tercemar Politik Identitas
"Kami segenap pengurus MDI berada bersama pihak yang memperjuangkan semangat persatuan dan ukhuwah Islamiyah, termasuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang baru saja melakukan silatnas," ujarnya.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berharap MDI dan Golkar makin harmonis.
Dia juga memberikan ucapan selamat pelantikan MPP MDI Majelis yang dipimpin KH Choirul Anam sebagai Ketua Umum dan KH Hasan Nuri Hidayatullah sebagai Ketua Majelis Munadzim serta seluruh jajaran kepengurusan MDI.
"Saya berharap dengan kepengurusan baru MDI ini semakin mendekatkan Partai Golkar dengan umat Islam, baik dalam rangka penggalangan elektoral di kalangan umat Islam maupun dalam memperjuangkan aspirasi umat Islam melalui Partai Golkar," katanya.
Airlangga menuturkan perjuangan dakwah Islamiyah yang dilakukan MDI sejalan dengan cita-cita Partai Golkar dalam bidang keagamaan.
"Sekalipun bukan partai agama, tetapi Partai Golkar menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Partai Golkar mendorong, sebagaimana Pancasila sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa, agar kehidupan spiritualitas keagamaan agar menjadi inspirasi dan sumber nilai bagi gerak langkah tujuan berbangsa dan bernegara di negara yang kita cintai ini," jelasnya.
Menko Perekonomian RI ini juga mengutarakan agar MDI menjadi penggerak utama bagi dakwah Islam yang damai, moderat atau wasathiyah, toleran dan inklusif untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"MDI ini harus melahirkan da'i-da’i atau pendakwah yang menciptakan kesejukan dan keteduhan bagi masyarakat. Pada prinsipnya, ajaran agama Islam itu mengajarkan kedamaian dan persatuan. Bukan dakwah yang marah-marah, bukan dakwah yang memecah belah, tetapi Islam yang rahmah. Islam yang mengajarkan kasih sayang bagi sesama. Islam Rahmatan Lil Alamin," tutur Airlangga Hartarto.
Untuk itu, lanjut Airlangga, MDI juga harus memperkuat perannya untuk mendorong pendidikan keagamaan di pesantren, madrasah maupun lembaga pendidikan lainnya.
Majelis Dakwah Islamiyah harus merangkul dan bersinergi dengan para ulama, kiai dan para ustadz serta organisasi Islam seperti NU dan Muhammadiyah yang memiliki visi dan misi yang sama dalam menebarkan Islam Rahmatan lil alamin di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini.
"Negara kita telah menunjukkan keberpihakannya terhadap berbagai kebijakan yang berbasis pada nilai-nilai keagamaan,"kata Airlangga.
Selain mendorong pengembangan pendidikan di Madrasah dan pesantren, lanjut Airlangga, pemerintah juga telah mendorong kesejahteraan masyarakat berbasis pemberdayaan ekonomi umat.
"Saat ini, alhamdulillah, ekonomi syariah melalui perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah tumbuh subur di Indonesia," tegas Airlangga. (mcr10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul