jpnn.com, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dakhiri mengimbau masyakat untuk tidak menomorduakan pelatihan dan pendidikan vokasi.
Vokasi memiliki peran strategis untuk meningkatkan SDM pekerja Indonesia.
BACA JUGA: TKI Makin Terlindungi dengan UU Pekerja Migran yang Baru
“Pandangan masyarakat yang masih menganggap pelatihan dan pendidikan vokasi sebagai second class, tidak bergengsi dan tidak keren, harus diubah. Justru dengan vokasi makin mendekatkan calon tenaga kerja dengan pasar kerja. Alumni vokasi sesuai kebutuhan industri," kata Menaker.
Hal itu dia sampaikan saat memberikan sambutan pada acara simposium "Pendidikan vokasi (kejuruan), sistem ganda yang berorientasi pada praktik-peluang bagi Indonesia" di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa (31/10).
BACA JUGA: Menaker Jenguk Korban Pabrik Petasan dan Salatkan Jenazah
Namun, Menteri Hanif mengakui, butuh upaya agar masyarakat tidak menomorduakan vokasi.
Salah satunya dengan mempermudah akses dan mutu vokasi yang masih terbatas.
BACA JUGA: Menteri Hanif Temukan Pelanggaran Pabrik Petasan Kosambi
Idealnya, di manapun manusia Indonesia berada, harus memperoleh akses pelatihan kerja, vocasional training yang berkualitas.
Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya memperbaiki Balai Latihan Kerja.
Sektor swasta didorong meperbaiki Lembaga pelatihan Swasta.
Kalangan industri diminta membuka akses training center untuk masyarakat umum. Mutu SMK dan politeknik juga terus diperbaiki.
“Jika pelatihan dan pendidikan vokasi terus diperbaiki mutu serta diperluas aksesnya, dengan sendirinya masyarakat akan tertarik dengan vokasi,” lanjut Menteri Hanif.
Terkait pengembangan vokasi, lanjutnya, Indonesia harus berkaca dari pengalama negara-negara Skandinavia yang berhasil melakukan pembangunan ekonomi melalui kontribusi vokasi.
Di kawasan tersebut pelatihan dan pendidikan vokasi mampu menggenjot pembangunan ekonomi secara optimal.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Hanif menyambut positif langkah kerjasama antara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dengan Kadin Jerman dalam pengembangan vokasi yang telah disepakati.
Turut hadir dalam acara simposium tersebut diantaranya Wakil Dubes Jerman Hendrik Berkeling, Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Moneter, Fiskal dan publik Raden Pardede, Ketua Apindo Anton J. Supit, Deputi Bidang kordinasi Ekonomi Kreatif Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan UKM Kemenko Perekonomian Rudy Salahuddin. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Perusahaan Kembang Api Harus Bertanggung Jawab ke Korban
Redaktur & Reporter : Natalia