jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah Malaysia meragukan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta TNI dan Polri bertindak tegas dengan menenggelamkan kapal-kapal asing pelaku ilegal fishing yang masuk Indonesia tanpa izin. Namun, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan pernyataan Presiden Jokowi memang ditujukan untuk kapal-kapal yang melanggar kedaulatan perairan Indonesia.
"Yang dimaksud mengganggu itu kalau\bertindak tidak sesuai hukum. Kalau bertindak tidak sesuai hukum, artinya siapa melanggar daerah teritori Indonesia? Itu kan berarti melanggar," kata JK di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa, (25/11).
BACA JUGA: Mabes Polri Belum Dengar Kabar Polisi Mundur demi KPK
Menurut JK, aksi penenggelaman kapal bukan hal baru. Bahkan, katanya, kapal-kapal Indonesia tercatat beberapa kali ditenggelamkan oleh pemerintah Australia.
Oleh karena itu, tegas JK, adalah hal yang wajar jika aturan tersebut diberlakukan di Indonesia. "Jadi semua bukan hanya Indonesia yang seperti itu," sambungnya.
BACA JUGA: Menkopolhukam Minta Polisi Tak Izinkan Golkar Gelar Munas di Bali
Sebelumnya, Menlu Malaysia Anifah Aman meragukan keseriusan Presiden Jokowi tentang perlunya TNI menenggelamkan kapal-kapal asing pencuri ikan. Alasan Anifah, karena Indonesia dan Malaysia terikat dalam nota kesepahaman (MoU) tentang penyelesaian kapal-kapal dari kedua negara yang melanggar batas teritori masing-masing.
Dalam MoU yang diteken ada 27 Januari 2012 itu, disebutkan bahwa kedua negara hanya boleh mengusir pelaku penangkapan ikan ilegal dan bukan menangkapnya.
BACA JUGA: Mendagri Tunggu Info Resmi soal Wako Batam Salah Ucapkan Pancasila
Namun, JK justru menyebut Malaysia telah melanggar MoU tersebut. "Nelayan Indonesia pernah ditangkap juga kan?” tandas JK.(flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Busyro Anggap Kebijakan Memanjakan Asing Gerus Demokrasi
Redaktur : Tim Redaksi