jpnn.com - Hingga saat ini, Indonesia memiliki permasalahan maldistribusi tenaga kesehatan. Untuk itu, dibutuhkan terobosan dalam bidang penguatan layanan kesehatan.
Salah satunya dengan mengirimkan tenaga kesehatan melalui program Nusantara Sehat ke daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan.
BACA JUGA: Jokowi Diharapkan Tolak Bahas RUU Tembakau
”Dahulu ada inpres (instruksi presiden) yang mewajibkan tenaga kesehatan ke daerah. Tapi di era demokrasi inpres tersebut sudah tidak ada. Maka, betapa sulitnya kita melakukan pemerataan, tapi bagaimanapun pemerataan terus kita upayakan. Sejak dua tahun lalu, Kemenkes (Kementerian Kesehatan) telah mulai mengirimkan tenaga kesehatan yang bersedia mengabdi di daerah perifer, kelebihannya mereka berbasis tim," ujar Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Moeloek di Public Expose Nusantara Sehat yang bertajuk ‘Membangun Kesehatan Indonesia dari Pinggiran’ di Jakarta, Kamis (12/1).
Dia menambahkan, pelibatan kaum muda untuk pembangunan kesehatan melalui Nusantara Sehat dianggap dapat mengisi kekurangan yang tengah terjadi di daerah.
BACA JUGA: PMT Bentuk Perhatian Pemerintah untuk Jaga Generasi
Jiwa muda para anggota tim Nusantara Sehat tidak hanya dinilai mampu dapat memberikan alternatif solusi masalah kesehatan.
Pemuda juga dilihat Nila membawa inovasi pengembangan masyarakat di wilayah tempat mereka berkarya.
BACA JUGA: Sambil Senam, Bu Menkes Promosikan GERMAS
Menkes juga menekankan pihaknya tak bisa bekerja sendirian membangun sektor kesehatan di wilayah perbatasan negara. Kolaborasi program bersama kementerian lain dan menurunkan ego sektoral sangat dibutuhkan.
Sebab, integrasi dan dukungan pihak-pihak terkait sangat penting menentukan lokus intervensi program dari kementerian dan lembaga yang turun mengurusi masalah ini.
”Saat ini kita bersama-sama sedang mengurangi kemiskinan melalui pemerataan. Fokus kita semua sama yakni, membangun dari pinggiran, khususnya daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan,” pungkas Menkes.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menyebutkan bahwa pihaknya bersemangat sekali untuk membangun keterjangkauan akses internet di daerah.
Melalui Program Palapa Ring, Kemenkominfo ingin meningkatkan akses masyarakat yang terpinggirkan dan yang berada di pinggiran negeri. Demikian pula dukungan kementerian itu pada pembangunan kesehatan di daerah, terutama dalam aspek keterjangkauan akses jaringan komunikasi dan internet, khususnya di daerah tertinggal.
Mengacu pada Perpres No 131/2015 telah ditetapkan sebanyak 122 kabupaten sebagai daerah tertinggal untuk dibantu dari segi telekomunikasi.
”Daerah ini kita petakan, dari sejumlah puskesmas yang ada di daerah tersebut, berapa yang harus terhubung internet? Lalu tujuannya diperjelas apakah untuk konektivitas antar puskesmas atau pelayanan bagi masyarakat? Mari berpikir praktis, let's make a simple and make people happy (mari kita buat simpel dan orang bahagia, Red)," ujar pria yang akrab disapa RA ini.
Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) Sri Hartoyo menerangkan bahwa penyediaan infrastruktur permukiman sejak 2014 telah diarahkan pada pencapaian gerakan nasional.
Bertajuk ‘Seratus Nol Seratus’, program ini berusaha memberi 100 persen akses terhadap air minum, 0 persen terhadap lingkungan tidak layak huni, dan 100 persen akses sanitasi.
Upaya tersebut diwujudkan dalam rangka mendukung program pembangunan kesehatan, kolaborasi lintas sektor bersama Kemenkes juga telah dilakukan dan akan terus dijalankan, misalnya Pamsimas dalam hal penyediaan air minum dan sanitasi yang berbasis masyarakat.
Adapun terkait pemanfaatan dana desa untuk pembangunan kesehatan, Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan Kemendes Rusnadi Pandjung mengatakan, dana desa secara umum prioritasnya untuk pembangunan infrastruktur.
Secara khusus, dapat digunakan untuk menyelesaikan indikator-indikator yang menyebabkan desa itu tertinggal.
”Indikator tersebut ada lima dimensi, salah satunya kesehatan. Jadi saat infrastruktur dan indeks pembangunan menunjukkan ada permasalahan kesehatan, kita sudah sampaikan kepada pendamping agar di dalam penyusunan anggaran pembangunan dan belanja desa (APBDes) diarahkan ke kesehatan,” terang Rusnadi. (adn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Inilah Hasil Kinerja Kemenkes di 2016
Redaktur & Reporter : Adil