JAKARTA - Gonjang ganjing di Freeport belakangan ini turut mengundang Masyarakat Pertambangan Indonesia (MPI) angkat suaraMelalui Ketua Presidiumnya, Herman Afif Kusumo, MPI menilai management PT Freeport Indonesia yang diuntungkan oleh kontrak karya menjadi sumber masalah di sana
BACA JUGA: MA Tolak Bubarkan Pengadilan Tipikor Daerah
"Bahkan problem kontrak karya ini memberi dampak luas menjadi permasalahan sosial, politik dan keamanan di Papua
Diterangkannya, masalah Papua berawal dari masuknya Freeport ke Indonesia pada tahun 1967 berdasarkan UU No 11 tahun 1967. "Waktu (Freeport) masuk, pintu dibuka lebar-lebar, berbagai kemudahan diberikan
BACA JUGA: 2014, Laporan Keuangan 262 Pemda Harus WTP
Karena dia melihat cadangan mineral sangat besar, maka sebelum kontrak karya habis, Freeport minta renegosiasi perpanjangan kontrak," ucapnyaKontrak karya 30 tahun itu sebenarnya terhitung mulai 1967 hingga 1997, namun pada 1991 atau enam tahun sebelum masa kontrak habis sudah minta perpanjangan
BACA JUGA: SBY Wajibkan Menteri Konpers Tiap Hari
"Celakanya, pejabat yang berkuasa saat itu melayani dengan baik dan memberikan keistimewaan kepada Freeport," katanyaBeberapa kemudahan yang didapat, kata Herman, di antaranya pengecualian kewajiban divestasi dan besarnya royalti emas yang hanya 1 persenLalu ada PP No 20 Tahun 1994 yang menyebut asing boleh menguasai 100 persen saham di bidang pertambangan
"Ini luar biasa, tambang bisa dikuasai asingHarusnya PP 20 ini dicabut karena tidak berlaku divestasi saham bagi PT Freeport," katanya.
Menurut Herman, kontrak karya itu menjadi lex spesialis bagi FreeportLex spesialis itu menjamin agar kontrak mereka memiliki keabsahan terus menerus tanpa dipengaruhi perubahan-perubahan situasi politik"Orang akhirnya sadar kenapa kontrak itu menjadi lex spesalis, karena waktu itu tidak ada jaminan kalau politik kita stabil," katanya.
Ada klausul yang berbunyi apabila ada peraturan yang menguntungkan untuk isi kontrak karya, Freeport bisa memakainya dan kalau tidak menguntungkan boleh tidak digunakan"Jadi dari awal kontrak karya itu sudah memanjakan FreeportSudah kontraknya bagus, disupport lagi oleh oknum-oknum pejabat IndonesiaSehingga Freeport lebih tinggi dan lebih berkuasa di republik ini," bebernya.
Herman berani menyebut manajemen PT Freeport itu brengsekKalau dulu, kata Herman, manajemennya dekat dengan pemerintah, sangat akrab dengan stakeholder-stakeholder, sehingga dia tahu dan peka terhadap masukan-masukan
"Kalau sekarang terjadi gejolak sosial, maka penyebabnya diawali oleh manajemen Freeport yang sombong, gak punya teman, menjauhi stakeholdernyaKenapa? Menurut saya manajemen Freeport itu brengsek," katanya.
Sekarang, kata dia, gejolak makin kerasPenyebabnya harga emas makin tinggi dan proses demokratisasi makin berkembang tapi tidak tidak diikuti kemananan dan penegakan hukum yang kuat"Begitu karyawan tidak sejahtera, begitu karyawan tidak aman, di situlah gejolak terjadi," ungkapnya.
Karenanya Herman juga mengatakan, Freeport mesti dibenahiKalau Freeport ini gagal diamankan, menurutnya, bangsa ini hancur, karena dampaknya wilayah Freeport akan hilang seperti dulu Bogenville di Papua TimurBogenville itu dulu ditinggalkan karena dijarah oleh masyarakat
"Menurut saya, dari sisi mining mereka is the bestNamun kalau sudah masuk ke sisi ekonomi, politik, mereka jahatSebab mindset mereka adalah kapitalis-imperialisKalau keluarkan satu harus masuk 100," bebernya lagi
Herman sependapat dengan Menteri ESDM Jero Wacik, bahwa Freeport itu sudah lama menikmati keuuntungan di IndensiaKarena itu, sisihkanlah keuntungan itu sebagian kepada bangsa Indonesia"Kita tidak ganggu kepentingan Freeport, tapi jangan keterlaluan lah," ujarnya.
Bandingkan, kata Herman lagi, harga hasil tambang naik, tapi royalti tetapIni sangat tidak adil"Boleh saya katakan manajemen Freeport ini tamak kali ya" Ketika kita minta dia (Freeport, red) bilang gak bisaIni berdasarkan kontrak karya, ini sesuai dengan aturanNah ini yang menurut saya menyebalkan," ungkapnya.
Jadi, kata Herman lagi, masalah yang terjadi di Freeport dan Papua adalah murni kesalahan Freeport"Hanya satu buat dia, Freeport itu arogan, sehingga untuk baiknya cepatlah perbaiki hubungan dengan RI, perbaiki hubungan dengan karyawanKarena kita juga tidak ingin dia hengkang dari Indonesia," katanya.
Terkait itu semua, MPI meminta Freeport mengabulkan tuntutan karyawan dengan batas yang wajar, sedangkan anggaran CSR untuk warga sekitar harus tiga kali lipat lebih besar dari anggaran aparat keamanan"Satu lagi, renegosiasi kontrak karya diupayakan terus agar lebih menguntungkan bangsa ini," katanya(ind)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sumitomo Bayari Bendahara PAN dan Terdakwa Korupsi Main Golf
Redaktur : Tim Redaksi