jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merasa tidak kecolongan karena mengangkat M. Kuncoro Wibowo sebagai Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta).
Kuncoro terseret kasus korupsi bantuan sosial (bansos) bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) 2020-2021.
BACA JUGA: Dirut TransJakarta Dicegah KPK ke Luar Negeri, Diduga Terlibat Kasus Bansos
Kuncoro pun kini dicegah bepergian ke luar negeri oleh Kementerian Hukum dan HAM.
Kepala Badan Pembina BUMD DKI Jakarta Fitria Rahadiani menyebutkan Kuncoro telah mengundurkan diri sebagai direktur utama saat tersangkut kasus korupsi tersebut.
BACA JUGA: DPRD DKI Tak Mau Buru-Buru Hapus Aset 417 Bus Transjakarta
Terlebih, kata Fitria, Kuncoro bukan menjadi pelaku korupsi di Transjakarta, tetapi saat menjabat di instansi sebelumnya.
"Saya enggak mau menyebut seperti itu, ya (Pemprov DKI kecolongan)," ujar Fitria di Cipinang, Jakarta Timur, Jumat (17/3).
BACA JUGA: KPK Sebut Kerugian Negara Akibat Kasus Bansos Capai Ratusan Miliar
Fitria menjelaskan saat asesmen, Kuncoro menandatangani sejumlah dokumen yang menyatakan bahwa dia terbebas dari kasus hukum termasuk korupsi.
Kuncoro juga menandatangani dokumen soal bebas dari konflik kepentingan.
Untuk itu, BP BUMD DKI Jakarta lalu berpatokan pada dokumen tersebut saat mengangkat Kuncoro sebagai dirut.
"Kami punya beberapa dokumen untuk ditandatangani termasuk apakah yang bersangkutan sedang berproses hukum, konflik-konflik interest, cacat hukum, GCG (good corporate governance),“ jelasnya.
Diketahui, Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri menyebut Kuncoro dicegah bepergian ke luar negeri karena terkait kasus penyaluran beras bansos tersebut.
KPK sendiri mengumumkan telah membuka penyidikan kasus dugaan korupsi penyaluran beras bansos untuk KPM PKH periode 2020-2021. (mcr4/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
BACA ARTIKEL LAINNYA... Usut Kasus Korupsi Bansos, KPK Cegah 6 Orang, Siapa?
Redaktur : Fathan Sinaga
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi