JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengecam sikap Ketua DPR Marzuki Alie yang melaporkan anggota Badan Anggaran Wa Ode Nurhayati ke Badan Kehormatan (BK)Menurut Wakil Koordinator ICW, Emerson Yuntho, upaya yang dilakukan Marzuki sebagai bentuk teror dan pembungkaman kepada anggota DPR yang berusaha untuk membersihkan lembaganya dari mafia anggaran
BACA JUGA: Soal Kobar, Tokoh Dayak Anggap Mendagri Dibodohi
"Seharusnya Ketua DPR mendukung upaya anggota DPR yang hendak membongkar mafia anggaran
BACA JUGA: Kader Muda Demokrat Pertanyakan Pencekalan Nazaruddin
Secara tidak langsung, upaya ini akan menaikkan citra DPR bila dugaan mafia anggaran di DPR terbongkar," kata Emerson kepada JPNN di Jakarta, Minggu (29/5)Ketersinggungan Marzuki merupakan buntut dari testimoni yang disampaikan Nurhayati dalam acara talk show Mata Najwa
BACA JUGA: PKB Incar Pemilih Pemula
Wa Ode, anggota DPR dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Tenggara menceritakan adanya praktik kotor pembahasan anggaran dan penetapan Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) di DPRWa Ode menyebut pimpinan DPR, pimpinan BK, dan Menteri Keuangan Agus Martowardojo adalah penjahat anggaran karena dana infrastruktur 120 daerah dialihkan tanpa melalui pengambilan keputusan di Badan Anggaran DPRTerpisah, Peneliti Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam juga menyesalkan tindakan Marzuki, mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai DemokratKata dia, apa yang disampaikan Wa Ode merupakan fakta yang memang sudah lama terjadi di DPR"Salah satu buktinya adalah mantan anggota DPR, Abdul Hadi Djamal yang ditangkap KPK," katanya
Abdul Hadi Djamal merupakan anggota DPR periode 2004-2009Ia ditangkap KPK tahun 2009 silam karena menerima uang dari Hontjo Kurniawan yang totalnya mencapai Rp3 miliarDana itu sebagai imbalan karena telah meluluskan dana stimulus pembangunan dermaga dan bandara di Kawasan Timur IndonesiaHontjo adalah Komisaris PT Kurnia Jaya Wira Bakti yang berharap mendapat proyek yang dibiayai dari program stimulus Departemen Perhubungan senilai Rp 100 miliar meminta jasa salah seorang pejabat di Departemen Perhubungan bernama Darmawati Dareho sebagai penghubung dirinya dengan Abdul Hadi Djamal.
Menurut Roy, Pimpinan DPR tidak perlu tersinggung ucapan Wa OdeKata dia, niat dan upaya Wa Ode untuk membuka adanya mafia anggaran DPR perlu diapresiasi dan didukung"Wa Ode harus membuka informasi yang diketahuinya. Infromasi itu juga harus disampaikan ke KPK, jangan hanya di BK kalau dia dipanggilSebab, bisa saja isu ini hanya menjadi mainan politik tanpa ada penyelesaianFraksi PAN harus juga mendukung langkah Wa Ode," tukasnya
Dukungan juga mengalir dari Ketua DPD PAN Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, SukarmanHanya saja, ia menyayangkan cara penyampaian yang dilakukan Wa Ode dianggap tidak santun"Saya kira siapapun dia, Wa Ode akan didukungHanya saja caranyaKalau sampai menyebut pimpinan DPR dan Menteri Keuangan penjahat itu tidak sopan dan bukan omongan seorang politisi," katanya(awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DIY-Banten Siap Perjuangkan AMQ jadi Ketum PPP
Redaktur : Tim Redaksi