Marzuki Tuding Mark Up, La Ode Ida Berang

Jumat, 24 Juni 2011 – 19:00 WIB

JAKARTA – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah, La Ode Ida berang karena tudingan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Marzuki Alie, yang menyebut ada indikasi mark up anggaran pembangunan kantor perwakilan DPD Rp 30 miliar per gedung di 33 provinsi di Indonesia.

“Harus ditanya lebih jauh datanya dari manaJangan asal ngomong

BACA JUGA: Soal Ruyati, Pemerintah Dibela Marzukie Alie

Kan malu pimpinan parlemen ngomong seperti itu tanpa ada data yang jelas
Sangat disesalkan kalau Marzuki benar ngomong seperti itu

BACA JUGA: MK Sahkan Kemenangan Bonaran

Pak Marzuki Alie asal ngomong saja, saya suruh belajar dulu Marzuki Alie.,” kata La Ode Ida, kepada pers, Jumat (24/6).

La Ode Ida mengakui, pihaknya tidak terlibat dalam penganggaran pembangunan kantor DPD karena bukan bidangnya
Tapi, menurut dia, tender saja belum dilakukan, tidak mungkin terjadi mark up

BACA JUGA: Soal Satgas TKI, Tjahjo Minta SBY Pikir-Pikir Lagi

“Kan harus ditenderkan dulu,” tegasnya.

Senator asal Sulawesi Tenggara itu menegaskan penganggaran pembangunan kantor DPD di daerah sudah sering dibahas dalam rapat pimpinan DPDKata dia, jika terjadi adanya penyimpangan pasti akan terpantau pantau dari dalam.

Ketua DPR RI Marzuki Alie, di Jakarta, Jumat (24/6), mengatakan, bahwa pembangunan gedung kantor perwakilan DPD di daerah terlalu mahalSebab, anggaran per meter gedung DPD yang direncanakan dibangun empat lantai dihargai Rp 10 juta“Harga gedung terlalu mahal,” tegas Marzuki.

Tempo hari saja, lanjut Marzuki, untuk perencanaan pembangunan Gedung DPR setinggi 36 lantai, Rp 6 juta permeter saja sudah terlalu mahalKarena, menurut dia, standarnya, Rp 3juta“Kalau Rp 10 juta permeter itu sangat mahal,” katanya.

Marzuki mengaku merespon permasalahan ini, karena mendengar pembangunan itu katanya berdasarkan persetujuan DPR“Karena itu kita akan bicarakan kembali ke rapat pimpinanDia (DPD) menyalahkan DPR, seolah-olah DPR yang membengkakkan harga,” katanya.

Menurut dia, antara lembaga negara memang harus saling mengontrol“Silahkan kontrol DPRSelama ini dia kontrol DPR sekarang kita kontrol dia,” tegas Marzuki(boy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pilkada Pekanbaru Diulang Total


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler