jpnn.com, JAKARTA - Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) mendesak Mendikbud Nadiem Makarim menunda pelaksanaan Asesmen Nasional (AN) yang rencananya dilaksanakan Maret 2021.
Nadiem Makarim diminta fokus menyelesaikan problematika Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).
BACA JUGA: Indra Charismiadji Sebut Program Nadiem Makarim Cuma Ganti Nama, Miskin Inovasi
"Secara substansi, kami memberikan apresiasi kepada Mas Nadiem Makarim karena sudah berani menghapus Ujian Nasional (UN). Namun, AN ini tidak tepat momentumnya di masa pandemi dan PJJ yang masih banyak kendala," kata Satriwan Salim, koordinator P2G di Jakarta, Senin (19/10).
Dia menyebutkan, ada enam alasan P2G agar Nadiem Makarim menunda pelaksanaan AN Maret 2021, yaitu:
BACA JUGA: Mendikbud Nadiem Makarim: Saya Kagum dan Bangga
1. Banyak yang belum memahami format dan esensi dari AN. Bahkan masih ada guru dan orang tua yang menganggap sama saja antara UN dengan AN.
Menurut Satriwan, ada persoalan kendala sosialisasi oleh Kemendikbud yang jauh dari kata maksimal dalam konteks ini.
BACA JUGA: 10 Hal Penting seputar Asesmen Nasional 2021
"Memang terburu-buru, sekarang sudah Oktober sedangkan AN dijadwalkan Maret 2021, persiapannya singkat. Dan yang mesti diinsafi adalah kondisi siswa masih dalam pembelajaran metode PJJ yang pelaksanaannya jauh dari kata optimal dalam konteks kualitas pembelajarannya," tuturnya.
2. Anggaran yang diajukan Mendikbud dalam Raker dengan DPR untuk program AN ini sekitar Rp 1,49 triliun yang rinciannya; Pendampingan Kurikulum Guru dan Tenaga Kependidikan sebesar Rp. 518,8 miliar; pengembangan kurikulum dan perbukuan (Rp137,8 miliar); implementasi kurikulum pada satuan pendidikan dan daerah (Rp346,9 miliar); Asesmen Kompetensi Minimum dan Akreditasi (Rp358,2 miliar); dan kegiatan pendampingan pemerintah daerah terkait AKM; serta tindak lanjut hasil AKM (Rp120,2 miliar).
"Ini angka yang sangat fantastis, melampui angka Dana POP (Program Organisasi Penggerak) yang menjadi polemik beberapa waktu lalu. Bagi P2G lebih baik anggaran yang jumbo ini sementara dialokasikan untuk membantu siswa dan guru selama PJJ, baik yang PJJ Daring maupun yang PJJ Luring," tambah Iman Z Haeri, kepala Bidang Advokasi P2G.
3. Persoalan PJJ yang sudah 8 bulan berjalan masih relatif sama. Belum ada perbaikan signifikan, bantuan solusi khususnya PJJ Luring juga belum dirasakan kecuali tayangan pembelajaran TVRI dan RRI.
"Lebih baik Kemendikbud fokus menyelesaikan ini dulu, anggarannya dimanfaatkan membenahi PJJ Luring, ketimbang memaksakan AN yang berbiaya besar," ujar Iman.
4. Program AN terlalu dipaksakan karena tidak sesuai kebutuhan siswa yang masih terkendala melaksanakan PJJ.
Kebutuhan siswa selama PJJ Daring dan Luring itu berbeda.
5. Kebijakan Kemendikbud pada saat pandemi COVID-19 hendaknya berlandaskan sense of crisis.
Sebab selama pandemi ini, pembelajaran yang dilakukan guru masih belum maksimal dan mengalami berbagai macam kendala. Baik yang menggunakan PJJ Daring maupun PJJ Luring.
6. Asesmen Nasional hanya akan menambah persoalan baru, di atas masalah PJJ yang juga belum tertangani dengan baik.
Siswa, guru, dan orang tua sangat berpotensi terbebani kembali sehingga ada beban yang double.
"Sudah terbebani dengan PJJ ditambah AN pula. Cukup siswa di Tangerang dan di Gowa yang menjadi korban PJJ. Dua nyawa anak Indonesia terlalu berharga," pungkas Satriwan. (esy/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad