jpnn.com, JAKARTA - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) meminta pemerintah tidak memaksakan pembelajaran tatap muka (PTM) pada Juli 2021 secara serentak.
Menurut Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim, faktor risiko sangat besar mengingat angka Covid-19 masih tinggi, munculnya varian baru Covid yaitu B.1.1.7 yang penularannya lebih cepat dan ganas. Juga angka positivity rate yang masih tinggi di atas 10 persen di banyak daerah.
BACA JUGA: Siapkan PTM Terbatas, Nadiem Makarim: Tidak Ada Tawar Menawar untuk Pendidikan
"Tentu opsi memaksa membuka sekolah akan mengancam nyawa, keselamatan, dan masa depan siswa termasuk guru dan keluarganya," kata Satriwan di Jakarta, Jumat (4/6).
Dia menyebutkan, ada dua indikator mutlak sekolah bisa dimulai tatap muka di awal tahun ajaran baru Juli 2021 nanti.
BACA JUGA: Pimpinan Komisi X: Mas Nadiem Ngotot Beri Banyak Kuota PPPK untuk Guru, Faktanya?
Yaitu tuntasnya vaksinasi guru dan tenaga kependidikan. Kemudian sekolah sudah memenuhi semua daftar periksa kesiapan sekolah tatap muka, yang berisi 11 item.
"Dua hal ini tidak bisa ditawar-tawar," tegas Satriwan.
BACA JUGA: Kapan Pendaftaran CPNS 2021 dan PPPK? Eh, Ada Kebijakan Baru dari BKN
Adapun proses vaksinasi guru dan tendik semula ditargetkan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim rampung Juni 2021 bagi 5 juta pendidik dan tendik. Ternyata hingga awal Juni ini baru sekitar 1 juta guru yang divaksin.
"Kami dari awal mendapatkan laporan dari jaringan P2G daerah, vaksinasi guru tendik memang lambat di daerah-daerah. Kami meminta kementerian terkait gercep (gerak cepat), apalagi kita baru impor vaksin dari luar," imbuh guru SMA ini.
Senada itu Iman Z. Haeri, Kabid Advokasi P2G berharap pemerintah terutama Kemendikbudristek konsisten dengan hal ini. Mengingat sudah divaksin saja masih ada potensi terpapar Covid-19, apalagi belum.
Iman menjelaskan, yang kedua adalah pemenuhan daftar periksa kesiapan sekolah tatap muka yang diisi secara online oleh sekolah.
Dashboard daftar periksa ini dibuat Kemendikbudristek per 4 Juni 2021 tetapi baru 54,36 persen sekolah yang mengisinya.
Daftar periksa berisi 11 item yang harus dipenuhi sekolah, seperti ketersediaan saran sanitasi dan kebersihan; ketersediaan fasilitas kesehatan; pemetaan warga satuan pendidikan, misalnya yang memiliki comorbid.
Iman menyebut masih ada 45,64 persen sekolah yang belum merespons daftar periksa ini.
"Padahal melalui dashboard tersebut, pemerintah bisa memantau bagaimana kesiapan sekolah untuk melakukan pembelajaran tatap muka ditinjau dari aspek kesiapan prokes di satuan pendidikan," tandasnya.
Perlu diketahui jumlah sekolah secara nasional adalah 535.782 sekolah. (esy/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad