jpnn.com - jpnn.com - Penggunaan anggaran pemda yang tidak efektif telah membuat pertumbuhan ekonomi di daerah tidak berlangsung secara cepat.
Karena itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, Presiden Jokowi memberikan kewenangan ke kemendagri untuk melakukan kroscek atas pengajuan anggaran, agar benar-benar memberi dampak positif.
BACA JUGA: Dua Pekan Lagi Pilkada Serentak di 101 Daerah
Dengan cara tersebut, program-program daerah yang terkesan menghamburkan anggara bisa ditekan.
“Era saya diberi kewenangan menyeleksi pengajuan anggaran. Yang gak fokus, tidak sesuai skala prioritas kita coret. Termasuk DKI, walaupun Plt Gubernurnya dirjen saya, ya dicoret,” ujarnya saat menerima audiensi Jawa Pos di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, kemarin (2/2).
BACA JUGA: Mendagri Sambut Baik Wacana Revisi Lelang Jabatan
Tjahjo menjelaskan, dengan anggaran yang fokus, asas manfaat dari penggunaan uang rakyat akan lebih di rasakan.
Sebelum eranya, lanjut Tjahjo, ada banyak program di daerah yang tidak terukur asas manfaatnya. Maka tak heran, tidak sedikit fasilitas-fasilitas yang dibangun pemda justru tidak termanfaatkan.
BACA JUGA: Mendagri Sanjung Program Desa Cerdas
“Di perbatasan NTT, ada pemda bikin terminal. Tapi pemda mengaku, sudah dua tahun dibangun tapi gak ada yang lewat,” imbuhnya.
Oleh karenanya, salah satu upaya yang harus dibangun dengan menyiapkan perencanaan anggara yang baik sejak awal.
Dengan adanya fokus sejak awal, maka penyerapannya pun akan membaik. Sebab, pemda tidak lagi bingung dalam mengimplementasikan penggunaannya.
Selain itu, dia juga menghindari pemda berkutat pada program-program yang berbasis rutinitas. Untuk itu, dalam perencanaan, Kemendagri tidak ragu membatalkannya.
Sebagai pemimpin, kepala daerah dituntut inovatif dengan membuat terobosan-terobosan baru.
“Soal gubernur maki-maki, kepala daerah, DPRD maki-maki, itu ga papa,” tuturnya.
Selain itu lanjutnya, pihaknya juga tengah menggencarkan pemda untuk menggunakan sistem e-planing.
Sistem berbasis teknologi itu bukan hanya menghindari penyimpangan, namun juga membuat perencanaan lebih efisien secara biaya dan dari segi waktu.
Cara tersebut, ujar Tjahjo, sudah terbukti berjalan baik di beberapa daerah, seperti Kota Surabaya. Dengan anggaran yang relatif tidak terlalu besar, namun bisa menjalankan berbagai program.
“Karena lebih hemat, belanja modal lebih banyak. Mungkin ada peran Jawa Pos juga membantu di sana,” terangnya lantas terkekeh.
Di luar itu, instrument hukum juga dipersiapkan dengan mendorong tata kelola pemerintahan yang efektif. Salah satunya dengan penyederhanaan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
Selama ini, aparatur sipil pemerintahan kerap kali disibukkan dengan tanggungan tersebut.
Selain itu, Tjahjo juga menegaskan akan kembali membatalkan Peraturan Daerah (Perda) yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi. Sebab di akuinya, masih banyak perda yang ditenggarai belum berpihak pada efisiensi.
“Pembatalan tiga ribu perda yang lalu mulai menghasilkan. Investasi lebih mudah, prosedur pelayanan jadi lebih pendek. Dampaknya mulai terasa,” kata mantan Sekjen PDIP tersebut.
Berbagai upaya tersebut, menurutnya sudah berhasil menaikkan serapan anggaran pemda. Meskipun belum mencapai 100 persen, serapan belanja APBD 2016 lalu sudah membaik. Jika tahun 2015 lalu di atas 100 triliun, tahun lalu hanya diangka Rp 83 triliun. (far)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Regulasi Dasar Perekonomian Bakal Banyak Berubah
Redaktur : Tim Redaksi