JAKARTA--Pemerintah pusat dan Pemerintah provinsi Aceh memperpanjang masa tenang (cooling down) sampai dua bulan ke depan terhitung sejak 15 Agustus atau sampai dengan 15 Oktober 2013. Semula masa tenang berakhir 14 Agustus sehingga sempat muncul rencana pengibaran bendera Aceh secara besar-besaran di wilayah itu pada 15 Agustus.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi, mengatakan selama cooling down itu tim gabungan dari kedua pihak sepakat untuk membahas tentang evaluasi klarifikasi Peraturan Daerah (Qanun) Aceh Nomor 3 Tahun 2013. Terutama terkait penggunaan simbol dan lambang bendera daerah. "Kami, pusat dan Pemda Aceh, bersama membentuk tim kecil yang akan merumuskan penyesuaian-penyesuaian koreksi dari Kemendagri," ungkap Gamawan dikutip situs resmi Kemendagri, kemarin.
Pembentukan tim sesuai amanah dari hasil pertemuan di gedung Kemendagri, Kamis 01/08). Sebelumnya, masing-masing pihak memiliki tim yang bekerja secara terpisah. "Sekarang dua tim sudah tergabung menjadi satu untuk membahas dua rumusan, yaitu PP (Peraturan Pemerintah) dan Perpres (Peraturan Presiden) termasuk soal bendera," terangnya.
BACA JUGA: Menikmati Secuil Sejarah Cirebon dari Nasi Jamblang
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Djohermansyah Djohan, mengatakan terkait bendera Aceh sudah muncul ide baru sebagai upaya menemukan titik temu. Meski begitu semuanya masih dalam tahap pematangan.
Tim khusus yang membahas qanun itu butuh waktu lebih lama lagi sehingga disepakati selama dua bulan tambahan sampai 15 Oktober. Pihaknya meyakini selama tambahan waktu itu segala kebutuhan untuk sampai menjadi peraturan bisa dituntaskan. "Ada persoalan-persoalan tertentu yang penyelesaiannya tidak semudah membalik telapak tangan," tegasnya, akhir pekan kemarin.
BACA JUGA: Kecelakaan Arus Mudik di Brebes Didominasi Sepeda Motor
Selama dua bulan ke depan tim ini akan melakukan berbagai perubahan terhadap Qanun Aceh. Pada saat yang sama, pemerintah pusat akan memfokuskan menyelesaikan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Rancangan Peraturan Presiden (R Perpres) untuk Aceh.
Gubernur Aceh Zaini Abdullah meminta warganya tidak mengibarkan bendera Aceh sepanjang cooling down dan berlangsungnya evaluasi itu."Jangan sampai ada kegiatan-kegiatan yang dapat merusak kesepakatan yang telah diambil bersama-sama," pintanya saat ditemui usai pertemuan dengan Kemendagri di Jakarta, akhir pekan kemarin.
BACA JUGA: Beri Kompensasi Agar Tukang Becak Pantura Tak Beroperasi
Zaini mengatakan perpanjangan waktu diperlukan karena belum ada titik temu di antara kedua pihak. "Penambahan waktu kembali dilakukan karena pemerintah pusat dan Pemprov Aceh masih belum menemukan titik temu soal bendera Aceh," terusnya.
Selain soal bendera, pembahasan lebih dikonsentrasikan pada berbagai persoalan Aceh lainnya termasuk Rancangan Peraturan Pemerintah Minyak Bumi dan Gas (RPP Migas) Aceh.
Sementara itu Mabes TNI AD menegaskan, tidak ada perintah dari pimpinan Angkatan Darat untuk melakukan penurunan bendera di Aceh. TNI sepenuhnya mendukung kebijakan pemerintah pusat. "Sampai hari ini, pimpinan TNI AD tidak memberikan perintah secara khusus soal bendera Aceh itu," ujar Kadispenad Brigjen Rukman Ahmad di Jakarta kemarin (04/08).
Rukman menjelaskan, pada tanggal 1 dan 2 Agustus 2013 KSAD Jenderal Moeldoko telah berkunjung ke Aceh dan disambut amat baik oleh tokoh dan masyarakat setempat. KSAD disambut dengan upacara adat peusijuek. "Saat itu KSAD sudah menyampaikan bahwa TNI AD akan persuasif dan selalu berkoordinasi dengan pemerintah setempat," katanya.
Jenderal bintang satu itu menegaskan, soal bendera Aceh penjurunya bukan dari TNI Angkatan Darat. Pimpinan TNI Angkatan Darat menunggu pembahasan antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi NAD. "Jadi, tidak ada instruksi," tegasnya.(gen/rdl)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Fenomena Mudik di Cofacabanya Indonesia
Redaktur : Tim Redaksi