jpnn.com, JAKARTA - Jaksa nakal yang memainkan kasus hukum untuk mengeruk keuntungan pribadi seolah tak kunjung habis. Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan Rudi Indra Prasetya pada Rabu lalu (2/8) menjadi buktinya.
Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI) menilai masih adanya jaksa nakal menunjukkan ketidaktegasan Jaksa Agung M Prasetyo. Menurut Kepala Divisi Pemantauan Peradilan MAPPI FHUI Muhammad Rizaldi, selama ini jaksa-jaksa nakal seolah tak mendapat sanksi tegas dari kejaksaan.
BACA JUGA: Kepemimpinan Prasetyo di Kejagung Minim Prestasi, Nih Catatan ICW
"Jadi ada jaksa yang nakal tapi hanya diberikan sanksi disiplin. Nah ini perlu dipertanyakan dan dicermati," ujar Rizaldi saat konferensi pers di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (4/8).
Oleh sebab itu Rizaldi menilai Korps Adhyaksa saat ini membutuhkan kepemimpinan yang tegas dan berani. Hanya saja, katanya, sosok tegas dan berani itu tak ada pada M Prasetyo.
BACA JUGA: Jaksa Agung Harus Mundur atau Dicopot!
"Jadi yang penting adalah leadership dan tindakan dari Kejaksaan Agung terhadap setiap kasus yang terjadi," katanya.
Selain itu Rizaldi juga mengatakan, Kejagung mestinya lebih ketata dalam mengawasi para jaksa. Sebab, masih saja ada jaksa yang memeras ataupun menerima suap.
BACA JUGA: OTT di Pamekasan, Indikasi Reformasi Kejaksaan Lambat
"Jadi memang mekanisme pengawasan perlu dihenahi oleh Kejaksaan Agung," pungkasnya.(cr2/JPC)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bupati Pamekasan Diciduk KPK, Mendagri Kecewa Berat
Redaktur : Tim Redaksi