Masih Ada Pungli di PSB

JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) kembali menyoroti problem pendidikanKali ini terkait berbagai pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan penerimaan siswa baru (PSB)

BACA JUGA: Mendiknas Dorong Universitas Kelas Dunia

Kasus pungutan, jual beli bangku kosong, dan diskriminasi dalam pendidikan masih mewarnai pelaksanaan kegiatan rutin diawal tahun itu
     
Peneliti Pelayanan Publik ICW Febri Hendri A.A mengatakan, berdasarkan pengaduan masyarakat ke ICW, keluhan terbanyak yang disampaikan masyarakat adalah kasus pungutan

BACA JUGA: Pemerintah Salah Tafsir, DPD Tolak Ujian Nasional

Kisaran dana pungutan yang diberlakukan sekolah bervariasiSemakin tinggi level pendidikan, semakin tinggi pula biaya yang harus dikeluarkan walimurid

BACA JUGA: Iklan Sekolah Gratis Dinilai Berlebihan

     
Berdasarkan laporan sementara, besarnya jumlah pungutan yang diberlakukan untuk siswa SMP rata-rata sekitar 500 ribuSedangkan, siswa SMA mencapai hingga Rp 1,5 jutaUntuk pungutan rintisan sekolah bertaraf internasional jauh lebih tinggiBahkan, ada yang mencapai Rp 20 juta"Bayangkan saja, anak siapa yang berani masuk sekolah itu jika tidak anak orang kaya," cetusnya
     
Dia menyebut, tahun lalu kasus pungutan mewarnai tujuh provinsiKota-kota yang memberlakukan pungutan itu antara lain Jakarta, Garut, Padang, Makasar, NTT, Banjarmasin, dan ManadoBerdasarkan survei ICW pada Mei hingga Agustus 2008, besarnya pungutan siswa SD sebesar Rp 500 ribu, SMP Rp 655 ribu, dan SMA Rp 7,4 juta.    
     
Data ICW menyebut, tahun lalu, ada lima kasus teratas yang mewarnai pelaksanaan PSBYaitu, kasus pungutan SD hingga SMA 94,2 persen, pemerasan 2,5 persen, jual beli bangku kosog 1,7 persen, diskriminasi 0,8 persen, dan minimnya sosialisasi PSB 0,8 persen
     
Tahun ini, kata dia, kasus yang mendominasi PSB tidak bergeserSelain kasus pungutan, jual beli bangku kosong dianggap masih terjadiKarena itu, ICW menuntut agar sekolah mengumumkan nama-nama siswa yang membatalkan daftar ulang sekolah"Kita ingin tahuJangan-jangan nama-nama itu fiktifTujuannya, untuk mengadakan bangku kosong dan menjual belikannya," terang Febri.  
     
Menurutnya, bukan tanpa alasan hal itu dikemukakanSebab, ICW menilai antusiasme masyarakat untuk menyekolahkan anaknya begitu tinggiMasyarakatpun rela antre mendaftarkan anaknya masuk sekolah negeri"Karena itu, jadi aneh jika anak mereka diterima tapi kemudian mereka malah tidak mendaftarkan diri," ungkapnyaKarena itu, ICW meminta agar pemerintah pusat turut mengintervensi persoalan tersebut
     
Selain bangku kosong, problem administratif masih dikeluhkan banyak walimuridContohnya, PSB SD yang kerap terganjal lantaran kerap mensyaratkan akta kelahiranPadahal, kata Febri, untuk anak mesyarakat kelompok ekonomi ke bawah jarang yang memiliki akta kelahiranAhasil, mereka banyak yang ditolak
     
Harusnya, kata dia, sekolah tidak perlu memberlakukan aturan ituCukup mensyaratkan usia sajaAtau, sekolah bisa menerima anak terlebih dahulu dengan catatan akta kelahirannya menyusul"Kalau tidak begitu, meminta surat keterangan dari RT setempatJangan lantas ditolak," bebernyaTak hanya itu, masih banyak juga sekolah yang mengadakan tes seleksi maupun tes IQ untuk masuk SD"Padahal, kebijakan itu sama sekali tidak diperbolehkan pemerintah," tambahnya
     
Karena itu, ICW menuntut agar pemerintah rutin memonitoring penyelenggaran pendidikanJika perlu, wajib membuka posko pengaduan masyarakatTujuannya, untuk mengamodasikan berbagai keluhan masyarakatSelain itu, pemerintah wajib mendorong perbaikan dalam menyusun dan menggunakan anggaran sekolah(kit)

BACA ARTIKEL LAINNYA... DPD Lakukan Uji Materi PP Ujian Nasional