jpnn.com - JAKARTA -- Aksi blokade Jalan Tol Cikampek 11 Juli 2013, oleh petani Telukjambe, Karawang, Jawa Barat, merupakan bentuk protes terhadap sistem, sikap dan kinerja Badan Pertanahan Nasional.
Hal itu dikarenakan petani sering kalah dengan pengusaha pemilik modal ketika terjadi sengketa lahan.
BACA JUGA: Kemnakertrans Tetapkan 3 Konsorsium Asuransi TKI
“Mereka (petani) sudah tidak percaya lagi pada BPN. Seharusnya, BPN fair (netral) sebagai pelayan publik,” kata Kepala Departemen Penguatan Organisasi Rakyat Konsorsium Pembaruan Agraria, Ken Yusriansyah, dalam siaran persnya, di Jakarta, Rabu (31/7).
Dijelaskan Ken, aksi blokade jalan itu merupakan upaya mencari simpati publik, keadilan, dan kepastian hukum terhadap kasus mereka.
BACA JUGA: KPK Bisa Usut Korupsi Dari Data E-KTP
Menurutnya pula, aksi blokade jalan itu juga bentuk akumulasi kekesalan petani terhadap sistem kinerja BPN yang tidak berpihak kepada mereka.
"Aksi itu blokade itu dapat dihindari apabila aparat BPN mengerti filosofi reforma agraria," jelasnya.
Dalam filosofi reforma agraria itu petani dan lahan adalah dua instrumen yang tidak dipisahkan. Apabila keduanya bermasalah yang muncul adalah konflik. "Di titik inilah BPN tidak paham tentang reforma agraria," tegasnya.
BACA JUGA: Wamenkumham Bantah Sidak untuk Pencitraan
Dia menambahkan, jika konsep reforma agraria tidak dapat dipahami maka itu sama saja fungsi BPN hanya di bidang administrasi saja.
"Jadi reforma agraria bukan sekadar soal sertifikat tanah saja. Tapi yang lebih penting adalah tentang distribusi tanah. Jika ini tidak dipahami maka konflik dan sengketa akan terus bermunculan pada masa akan datang," paparnya pula.
Ken juga menyarakankan BPN menggunakan metode baru dalam penyelesaian sengketa dan konflik tanah. Dia menilai selama ini pola penyelesaian yang digunakan BPN masih menggunakan watak Orde Baru yakni menggunakan pendekatan tangan besi seperti intimidasi dan upaya kriminalisasi.
"Di bidang kebijakan administrasi juga harus mengalami perbaikan. Selama ini petani Karawang mendapatkan diskriminasi pelayanan hukum di BPN," kata Ken. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sambangi Pedemo, Dahlan Iskan Disambut Tepuk Tangan
Redaktur : Tim Redaksi