jpnn.com, JAKARTA - Pakar hukum pidana Indriyanto Seno Adji mengingatkan sejumlah pihak agar berhati-hati dalam melontarkan pernyataan yang mendelegitimasi penyelenggara pemilu ataupun mau menggulirkan people power. Sebab, pernyataan-pernyataan itu bisa berimplikasi secara hukum.
“Apalagi bila perbuatan dan gerakan itu mengarah pada revolusi kekuasaan yang sah adalah langkah inkonstitusional yang melanggar KUHP,” kata Indriyanto sebagaimana diberitakan JawaPos.com, Selasa (30/4).
BACA JUGA: DKPP Pecat 6 Penyelenggara Pemilu, Tak Netral hingga Terjerat Pencabulan
Guru besar ilmu hukum yang juga pengacara itu pun meminta semua pihak menahan diri. Indriyanto mengharapkan semua keberatan atas hasil pemilu bisa diselesaikan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang ada.
Baca juga: Berkoar People Power, Eggi Sudjana Bakal Digarap Lagi
BACA JUGA: Petugas Cleaning Service Ini Lolos Jadi Legislator
“Keberatan atas dugaan kecurangan atau kekurangan terhadap metode quick count maupun real count harus disalurkan melalui mekanisme hukum dan tetap berbasis due process of law,” katanya.
Mantan pelaksana tugas pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu menjelaskan, keberatan-keberatan soal penyelenggaraan pemilu bisa diajukan ke Bawaslu. Adapun untuk keberatan atas hasil pemilu bisa dipersoalkan melalui Mahkamah Konstitusi (MK).
BACA JUGA: Salah Tulis Rekap Merata di Banyak TPS Kampung Halaman Pak SBY
Karena itu Indriyanto mengingatkan semua pihak tidak mengeruhkan situasi. Menurutnya, semua pihak harus bijak menunggu real count Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Baca juga: Pertemuan Jokowi - Zulhas Buat Meredam Wacana People Power dari Amien Rais?
“Apa pun hasil resmi real count KPU 22 Mei 2019 haruslah dimaknai secara bijak bagi semua pihak, demi kepentingan yangg lebih luas yaitu keutuhan NKRI, Pancasila, dan UUD 1945,” pungkasnya.(jpc/jpg)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 3 Perempuan Caleg Petahana Sukses, Bukan dari PDIP
Redaktur : Tim Redaksi