jpnn.com, JAKARTA - Mantan jaksa senior Chairul Imam menilai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015 - 2019 sudah tidak solid bahkan mengalami perpecahan. Penilaian Imam didasari respons para pimpinan lembaga antirasuah itu atas revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, serta hasil pilihan DPR tentang komisioner untuk komisi yang telah eksis sejak 2003 tersebut.
Saat ini Ketua KPK Agus Rahardjo bersama dua wakilnya, Laode M Syarif dan Saut Situmorang memilih menyerahkan tanggung jawab tentang komisi yang dibentuk dengan UU Nomor 30 Tahun 2002 itu kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, sikap Agus, Syarif dan Saut tak diikuti dua komisioner lain di KPK.
BACA JUGA: Analisis BW soal Upaya Menghancurkan KPK dari Dalam
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan memilih bertahan, sedangkan Alexander Marwata kembali terpilih menjadi komisioner untuk periode 2019-2023. "Ya, itu (menunjukkan) perpecahan," kata Imam saat ditemui usai menghadiri diskusi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (15/9).
BACA JUGA: Agus Rahardjo: KPK di Ujung Tanduk
Imam menilai langkah tiga pimpinan KPK menyerahkan mandat kepada Presiden Jokowi merupakan keputusan yang tak pantas. Sebab, katanya, keputusan itu sama saja mengkhianati kepercayaan rakyat.
"Kalau punya sifat semacam itu, ya, buat apa dia dahulu melamar jadi anggota KPK? Itu mengambek namanya, enggak boleh, dong," ucap mantan Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung tersebut.
BACA JUGA: Fahri: Presiden Berhak Ganti 3 Pimpinan KPK yang Serampangan
Seharusnya, kata Imam, tiga pimpinan KPK yang mundur bisa menyelesaikan tugasnya hingga masa jabatan mereka berakhir pada Desember 2019. Menurutnya, seharusnya Agus, Syarif dan Saut tetap bertindak profesional dalam menyikapi revisi atas UU KPK maupun pilihan DPR tentang komisioner baru untuk lembaga yang pernah dipimpin Antasari Azhar itu.
"Risiko orang kerja, ya. Kalau kita bekerja enggak bisa semau kita sendiri," timpal dia.(mg10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan