MAKASSAR -- Kepastian mengakhiri pemadaman listrik di Sulawesi Selatan belum juga diperoleh kendati Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, telah bertemu dengan manajemen PT Energy Equity Epic Sengkang (EEPS), Senin, 3 MeiEEPS belum memastikan jadwal operasionalnya untuk memasok gas ke Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Sengkang.
Pertemuan gubernur dengan EEPS dihadiri Presiden PT EEES Andi Riyanto, Kepala Bagian Pengelola PT EEES Bambang SF, dan Divisi Pembangkitan, Jhon Anderson
BACA JUGA: MOJOKERTO : Bocah Cabul Dituntut 12 Bulan
Dari pihak PLN diwakili Manajer Perencanaan PT PLN Wilayah Sultanbatara, Nurjaya, Manajer SDM, Sukardi, dan Manajer Sektor Tello, Purnomo.Syahrul mengatakan, EEPS diminta segera mengoperasikan dan memaksimalkan aktivitasnya agar bisa memasok gas yang dibutuhkan PLTG Sengkang
"Saya bersama bupati meminta masyarakat tidak membuat reaksi yang bisa menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran terhadap berjalannya investasi
BACA JUGA: DPRD Wajo Dukung Gerakan Masyarakat Wajo
Semua harus berjalan dalam situasi yang kondusif," imbaunya, usai melakukan pertemuan dengan manajemen EEPS di Gubernuran, kemarin.Terkait bagi hasil pengelolaan gas sebesar 12 persen kepada pemerintah daerah seperti yang dituntut warga dan Pemkab Wajo, Syahrul sendiri mengaku belum mengetahui akan dipenuhi EEPS atau tidak
Diakuinya, untuk kembali beroperasi seperti pada saat sebelum terjadi pendudukan wilayah operasional EEPS oleh warga, tidak bisa langsung dilakukan
BACA JUGA: Pemadaman Masih Tetap Berlangsung
"Semuanya butuh prosesTidak seperti saklar, Langsung jalanTapi sudah diminta, kalau bisa hari ini," Ujarnya.Kekhawatiran pihak EEES untuk memulai operasinya memang masih ada, terutama pascapendudukan yang dilakukan wargaNamun, Syahrul berharap keamanan di sekitar lokasi operasional bisa dijamin bersama-sama oleh Pemkab Wajo, Pemprov Sulsel, aparat keamanan, maupun dari masyarakat sendiri
Harapannya, tentu saja tak ada lagi aksi dari masyarakat yang justru merugikan tidak hanya masyarakat di Wajo, tetapi seluruh masyarakat Sulsel yang merasakan imbas terhentinya operasional PLTG SengkangBetapa tidak, listrik dari PLTG Sengkang yang memasok kebutuhan listrik beberapa wilayah di Sulsel hanya bisa diperoleh bila pengolahan sumur gas berjalan.
Bupati Wajo, Andi Burhanuddin Unru, ungkap Syahrul, telah dihubunginya terkait pemberian jaminan keamanan operasional EEES"Bupati bersedia memberikan jaminan dengan ketentuan akan membicarakan tuntutan terkait kepentingan rakyat," jelasnya.
Pihak PT EEES sendiri menilai ancaman demonstrasi yang dilakukan warga di wilayah kerjanya sudah mengkhawatirkanJaminan keamanan menjadi persyaratan mutlak operasionalSyahrul mengatakan, investor bisa saja pergi bila masalah tersebut terus berlarut-larut dan memberikan ancaman keamanan.
Presiden PT EEES, Andi Riyanto, berjanji aktivitas perusahaan bisa kembali berjalan dalam waktu dekat dan memasok gas ke PLTGTapi, itu terjadi bila perusahaan mendapat jaminan keamanan"Kami juga harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak BP Migas sebagai pengawas," katanya.
Bila izin dari BP Migas telah diperoleh, PT EEES segera beroperasi kembaliEEES hanya ingin mendapatkan iklim investasi yang kondusifSetelah pertemuan dengan gubernur, diharapkan semua kebutuhan perusahaan untuk beroperasi, terutama jaminan keamanan bisa diperolehApalagi, secara teknis tak ada masalah di lapangan, kecuali jaminan keamanan itu.
Riyanto berjanji detelah berkoordinasi dengan BP Migas dan mendapat lampu hijau untuk segera beroperasi, semua operator PT EEES yang berjumlah 15 orang segera dipekerjakan kembaliPara operator terpaksa dievakuasi perusahaan, karena ada ancaman bila operasional terus dilakukan"Butuh waktu agar bisa kembali beraktivitas di lapangan," katanya.
Lalu, bagaimana dengan tuntutan warga dan pemerintah daerah sendiri" Syahrul mengungkapkan adanya pembicaraan membangun agenda pertemuan membahas komitmen baru dengan sejumlah stakeholder terkait tuntutan masyarakatPembahasan komitmen baru itu nantinya akan melibatkan pihak EEPS, PLTG Sengkang, Pemprov Sulsel, Pemkab Wajo, BP Migas, dan masyarakat.
Masalah yang terjadi antara masyarakat, Pemkab Wajo, dan pihak perusahaan pemasok gas, diakui Syahrul cukup kompleksPermasalahan yang terjadi terkait regulasi dan kebijakan Pemerintah Pusat dan melibatkan lintas sektor.
Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, BP Migas, PLN, dan pihak perusahaan perlu duduk bersama membicarakan tuntutan masyarakat"Yang bisa kita lakukan saat ini, bagaimana agar listrik bisa cepat menyala, pasokan listrik cukup, dan tidak ada lagi pemadaman listrik," harapnya.
Mantan bupati Gowa dua periode itu berjanji segera memanggil bupati Wajo dan meminta poin-poin yang menjadi tuntutannya agar bisa dimediasiSambil semua berproses, PT EEES diminta kembali beraktivitas dan mengakhiri krisis listrik dalam waktu paling lambat dua hari mendatang.
Andi Riyanto sendiri mengaku pihak perusahaannya sudah memenuhi kewajibannya sesuai kontrak yang ditandatangani dengan pemerintahKewajiban terhadap negara seperti pembayaran pajak dan sebagainya telah dipenuhi.
Bagaimana dengan tuntutan masyarakat yang menagih janji perusahaan untuk mempekerjakan penduduk lokal minimal 50 persen" Andi Riyanto mengaku poin tuntutan tersebut juga sudah masuk dalam agenda pembicaraan yang akan dilakukan nanti dengan gubernur.
"Mengenai janji dana pembangunan desa Rp 1 miliar seperti yang diminta warga, saya belum berani memberikan kepastianBanyak agenda yang akan dibahas untuk dilaksanakanJadi, terlalu awal kalau dibicarakan dan diungkapkan dalam pertemuan ini," kepada wartawan saat memberikan keterangan pers bersama gubernur usai pertemuan.
Pembagian bagi hasil pengelolaan gas di Desa Gilireng, Wajo seperti tuntutan warga, kata dia, pada dasarnya telah menjadi agenda di tingkat Pemerintah PusatSkema bagi hasil akan dibicarakan di pusat dalam waktu dekatKegiatan-kegiatan sosial kemasyarakat seperti yang diatur dalam community development juga telah dilakukan perusahaan ke masyarakat(rif)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gubernur Mediasi Sengketa Gas Sengkang
Redaktur : Auri Jaya