jpnn.com - JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menyesalkan pernyataan rekannya sesama anggota DPR Eko Hendro Purnomo yang menyebut penangkapan terduga terorisme sebagai pengalihan isu.
Meski dia juga tidak setuju dengan langkah Bareskrim Mabes Polri memanggil politikus dengan nama lengkap Eko Patrio tersebut.
BACA JUGA: 72 Jaringan Internasional Pasok Narkoba ke Indonesia
Ini disampaikan Masinton menjawab JPNN.com di kompleks Parlemen Jakarta, Jumat (16/12). Menurut dia, di satu sisi kepolisian seharusnya tidak semudah itu memanggil anggota dewan, kecuali dia terlibat tindak pidana korupsi, terorisme dan narkoba.
"Di sisi lain, seharusnya Saudara Eko sebagai anggota DPR tidak membuat kesimpulan prematur tanpa sumber yang jelas, kalau itu benar pernyataannya. Makanya perlu diminta klarifikasi," kata Masinton.
BACA JUGA: Menjaga Integritas Rimbawan Untuk Indonesia
Hanya saja, langkah polri memanggil Eko kurang elegan karena anggota dewan dilindungi UU dan memiliki hak imunitas dalam memberikan pernyataan. Seharusnya, kata politikus PDI Perjuangan ini, polri cukup datang ke DPR dan menanyakan apa maksud pernyataan Ketua DPD PAN DKI itu.
"Kalau di luar ranah penyelidikan, penyidikan kasus korupsi, teroris dan narkoba, polisi tidak perlu izin presiden. Nah untuk Eko, sebenarnya polisi cukup mendatangi DPR, dalam hal ini MKD dan itu pernah dilakukan. Tidak perlu dipanggil. Kan masih klarifikasi," jelas Masinton.
BACA JUGA: Sudah 200 Saksi Diperiksa, Tersangka e-KTP Masih Dua
Karena itu, Masinton menilai wajar bila hari ini Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta semua pihak tidak mudah berkomentar bahwa tindakan polri sebagai pengalihan isu.
Apalagi dalam menangani terorisme, polri pasti melakukan operasi tertutup dan sudah diintai lama.
Nah, kebetulan momentum penangkapan tersebut terjadi sehari sebelum sidang kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki T Purnama alias Ahok.
"Kebetulan momennya kemarin itu. Dan ditindalanjut polri dengan mengurai jaringan. Terbukti dengan penangkapan terduga lain di wilayah berbeda. Jadi dalam situasi ini sebenarnya jangan bikin kesimpulan prematur. Saudara Eko kan pejabat," pungkas Masinton.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PNS Dimanjakan Dengan Kemudahan Berbelanja
Redaktur : Tim Redaksi