jpnn.com, JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan membuka data tentang rakyat Indonesia tidak tertarik Pemilu 2024.
"Sebagai bentuk transparansi kepada publik, sebaiknya klaim big data tersebut digelar secara terbuka," kata Masinton kepada wartawan, Senin (14/3).
BACA JUGA: Bukhori Mengkritik Label Halal Baru yang Pakai Warna Ungu dan Motif Wayang
Pendiri Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) itu menyebut rakyat tidak akan meragukan data tentang rakyat Indonesia tidak tertarik Pemilu 2024, jika temuan tersebut dibuka ke publik.
"Jadi, biar publik tidak mempertanyakan klaim tersebut sumbernya big data atau big mouth," beber Masinton.
BACA JUGA: Sidang Forum Parlemen Dunia di Nusa Dua Bali Momentum Kebangkitan Pariwisata
Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengaku menyimpan data yang menyatakan rakyat tidak tertarik dengan pelaksanaan Pemilu 2024.
Politikus Partai Golkar itu mengeklaim banyak rakyat yang menginginkan urusan ekonomi lebih diperhatikan pemerintah era Joko Widodo (Jokowi).
BACA JUGA: Gempa Nias Selatan di Zona Megathrust, Puan Minta Semua Pihak Antisipasi Hal Terburuk Terjadi
Rakyat, kata Luhut, tidak ingin pelaksanaan politik memunculkan kegaduhan dan pembelahan seperti peristiwa Pemilu 2019.
Pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan pada 2019 kala itu menghasilkan beragam istilah untuk menggambarkan kubu politik tertentu seperti kecebong, kampret, dan kadrun.
"Kalau kelompok menengah bawah ini itu pokoknya pengen tenang, bicaranya ekonomi, tidak mau lagi seperti kemarin," kata Luhut dalam wawancara yang ditayangkan di YouTube akun Deddy Corbuzier.
Luhut mengungkapkan bahwa data yang dikantonginya juga menyebut rakyat Indonesia saat ini merasa dalam keadaan susah akibat pandemi Covid-19.
Rakyat kemudian tidak sudi anggaran Rp 110 triliun dihamburkan demi menyelenggarakan Pemilu 2024 yang digelar secara serentak.
"Itu bilang kita mau habisin Rp 110 triliun lebih untuk memilih, ini keadaan begini, buat apa, sih. Rp 110 triliun untuk Pilpres dengan Pilkada, kan, serentak. Nah, itu rakyat yang bicara," tutur Luhut.
Alumnus Akabri 1970 itu bahkan mengeklaim rakyat yang tidak tertarik dengan pelaksanaan Pemilu 2024 itu berasal dari beberapa parpol.
"Nah, ini ceruk orang-orang ini ada di Partai Demokrat, ada yang di Partai Gerindra, ada yang di PDIP ada yang di PKB, Golkar, kan, di mana-mana ceruk ini. Ya, nanti dilihat mana yang mau dengar suara kami," beber Luhut.(ast/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Johan PKS Desak Pemerintah Cegah Harga Gabah Anjlok
Redaktur : Friederich
Reporter : Aristo Setiawan