jpnn.com - JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan di DPR, Darmadi Durianto mempertanyakan delapan konglomerat yang masuk daftar orang terkaya di Indonesia, tapi tak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP).
Menurutnya, itu sangat mengusik rasa keadilan masyarakat.
BACA JUGA: Densus Tangkap 10 Orang Terkait Bom Panci Bekasi, Bisa Bertambah...
Ini disampaikan Anggota Komisi VI DPR tersebut, menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengungkap ada delapan orang terkaya di Indonesia versi majalah Forbes dan Globe Asia tidak memiliki NPWP.
“Mereka harus tahu diri. Masuk dalam satu persen kelompok yang menguasai 50,3 persen kekayaan Indonesia, masa tidak punya NPWP?” ujar Darmadi di kompleks Parlemen Jakarta, Kamis (15/12).
BACA JUGA: Oooh..Ini Sebabnya SK Nonaktif Ahok Belum Juga Terbit
Dia menilai ironis karena sekitar dua pertiga kekayaan yang dikuasai orang kaya Indonesia diperoleh karena kedekatannya dengan penguasa.
Berdasarkan Crony-Capitalism Index, Indonesia menduduki peringkat ketujuh.
BACA JUGA: Ketua KPK: Tender Online Tak Menghilangkan Praktik Koruptif
“Makanya banyak saudagar yang menyelinap masuk ke dalam kekuasaan, sehingga kenikmatan berbisnisnya terlindungi," ujar Bendahara Umum Megawati Institute ini.
Karena itu, Darmadi mengingatkan Presiden Joko Widodo berhati-hati terhadap kelompok ini.
Sebab, tanpa NPWP, kepatuhan pajak mereka diragukan.
"Urus NPWP saja gak mau, kita ragukan mereka membayar pajak dengan benar. Apalagi ikut tax amnesty,” pungkasnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Minta Suami Inneke Menyerahkan Diri
Redaktur : Tim Redaksi