Masuk Main Sogok, Mental PNS Rusak

Selasa, 13 Desember 2011 – 06:07 WIB
Azwar Abubakar. Foto: Mustafa Ramli/Jawa Pos

MENTERI Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Azwar Abubakar geram melihat PNS muda memiliki kekayaan miliaran rupiah.

“Temuan PPATK itu sece­pat­nya diserahkan ke aparat hukum, sehingga bisa diproses secara hukum,’’ kata Azwar Abubakar kepada Rakyat Merdeka (Grup JPNN), pekan lalu.

Menurut politisi PAN itu, se­cara umum ada korelasi antara sistem rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang buruk dengan inte­gritas pegawai tersebut.

“Kalau masuk harus main so­gok, membayar sejumlah dana, maka mental PSN itu pasti rusakSebab, yang dipikirkan bagai­mana mengembalikan uang so­gok tersebut,’’ paparnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Apa Anda optimistis bisa me­rubah pola sogok itu?
Kita jangan pesimistis

BACA JUGA: Kalau Punya Niat Harus Jadi

Ini bisa kita rubah
Kalau tidak bisa diru­bah, berarti kita akan gagal.

Apa yang Anda lakukan?
Sistem rekrutmen PNS harus di­perbaiki

BACA JUGA: Kematangan tak Ditentukan Usia

Kemudian pejabat yang menerima calon PNS itu tidak bisa disogok
Kami harap­kan agar PNS itu tidak bisa disuap.

Apa Anda memberi apre­siasi ter­hadap temuan PPATK itu?
Ya

BACA JUGA: Saya Tak Pernah Pegang Baut Jembatan

Keberhasilan PPATK itu menunjukkan lembaga itu se­makin tajamPPATK tidak hanya dapat dari transaksi perbankan tapi juga lembaga lain, seperti jual beli mobil, jual beli emas.

Saya berharap temuan ini se­cepatnya dilaporkan kepada pi­hak yang berwenang agar di­pe­riksa secara hukumApakah ke­kayaan itu dari korupsi atau uang warisan atau berkaitan dengan penyelewengan proyek.

Apa PNS muda itu bermain dalam proyek?
Saya mensinyalir seperti ituIni kan akhir tahunBanyak se­kali proyek yang baru selesai 70 persen bahkan 60 persenUang­nya belum diserahkan, tapi dima­sukan dulu ke rekening penye­lenggara proyekIni jelas pe­nyim­­panganProyek tidak sele­sai, dia bilang selesai. 

Temuan PPATK ini menco­reng citra birokrasi?
Itu kan salah satu cara memper­kecil penyimpangan atau korupsiBirokrasi pun harus ada penga­wasan masyarakatTemuan PPATK ini merupakan sinyale­men agar PNS tidak berbuat korupsi.

Apa langkah pencegahan yang dilakukan kementerian Anda?
Kami mendorong birokrasi terbuka dalam hal pelayanan pu­blikJangan ada suap atau mem­persulit hal-hal yang sederhana.  Kemudian proses pengadaan melalui internet.

Bagaimana dengan rekrut­men PNS?
Selama ini terjadi pembengka­kan pegawai, baik melalui jalur ho­norarium, maupun asas ke­kerabatanSelain itu, dalam tes ada yang tidak murniAda bebe­rapa daerah yang bagusTapi tidak sedikit yang melakukan permainan.

Bagaimana caranya agar ti­dak terjadi praktek seperti itu?
Serahkan proses rekrutmen itu pada pihak independenKemu­dian LSM ikut mengawasiPe­laksanaan tesnya harus serentakDengan begitu, kita akan men­dapatkan orang jujur dan kemam­puan bagus.

Nanti kita akan rapikanJa­ngan karena nila setitik, rusak susu sebelangaOknum yang ber­main dalam rekrutmen itu harus di­tindakKembalikan keperca­yaan anak-anak kita yang ingin men­jadi PNS***

BACA ARTIKEL LAINNYA... Bosan Ngomongin Kisruh PSSI


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler