jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah menjamin keamanan data dari integrasi dari Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Iwan Djuniardi mengatakan DJP (Direktorat Jenderal Pajak) dan Ditjen Dukcapil (Pendudukan dan Pencatatan Sipil) sudah memiliki kerja sama untuk menjaga masing-masing data di dalam sistem.
BACA JUGA: Pengintegrasian NIK Jadi NPWP Dimulai Penuh Pada 1 Januari 2024
"Kami dan Dukcapil sama-sama menjaga data kependudukan agar tidak lari ke pihak ketiga,” kata Iwan dalam Podcast Cermati yang dipantau di Jakarta, Rabu (10/8).
DJP pun akan terus membangun teknologi pengamanan yang mumpuni, protokol pengamanan, dan meningkatkan kesadaran pegawai serta masyarakat umum untuk menjaga data kependudukan.
BACA JUGA: Integrasi NIK & NPWP Untung untuk Negara, tetapi Beban untuk Rakyat
“Kalau di DJP, terkait keamanan, sejak 2017 dan 2018 kami sudah dinilai oleh OECD dan sudah disertifikasi bahwa sistem kami aman,” imbuhnya.
Di sisi lain, dia juga mengimbau masyarakat menjaga NIK mereka.
BACA JUGA: Kemenkeu Sebut 19 Juta NIK Sudah Bisa Jadi NPWP, Coba Cek!
Selain itu, mulai beralih kepada penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) secara digital sehingga tidak lagi perlu melakukan fotokopi.
“Ini harus dijaga, caranya bisa menggunakan pembaca kartu atau pengenal wajah. Tetapi itu nomornya tidak telanjang, jadi jangan sekali-kali share NIK,” ucapnya.
Ke depan pemerintah juga akan menutup NIK dengan nomor kartu atau alamat surat elektronik agar tidak langsung terbaca selain oleh pemiliknya.
“Ini akan kami tingkatkan terus bersama Dirjen Dukcapil Kemendagri, yang setahu saya juga sedang mengembangkan tanda pengenal digital berbasis NIK di perbankan mobile. Jadi, proses itu yang harus kami dalami,” ucap Iwan. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul