jpnn.com, CIAMIS - Pejabat Pemerintah Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran meminta masyarakatnya menghormati jalannya sidang sengketa Pilpres 2019 yang digelar di gedung Mahkamah Konstitusi, mulai Jumat (14/6) pagi nanti.
Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata menyerukan seluruh warganya menolak dengan tegas provokasi segala bentuk kerusuhan. “Saya Bupati Pangandaran dan seluruh lapisan masyarakat menolak segala bentuk kerusuhan dan kekerasan menjelang, saat, dan setelah putusan Mahkamah Konstitusi,” ujar Jeje, Kamis (13/6).
BACA JUGA: Honorer K2 Pro Prabowo Antusias ke MK, Pendukung Jokowi Fokus PPDB
Ungkapan senada disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Ciamis Nanang Permana. “Kami berharap tidak ada kerusuhan dengan alasan apa pun,” katanya.
Nanang mengajak masyarakat Ciamis untuk tidak terlibat hal-hal negatif yang menjurus kerusuhan terkait sengketa sidang Pilpres 2019.
BACA JUGA: Sandiaga Uno Memohon Agar Pendukungnya Tidak Datang ke Gedung MK
BACA JUGA: 2 Alasan Prabowo dan Sandi Tidak akan Hadir dalam Sidang Sengketa Pilpres 2019
Sementara Ketua DPD Golkar Kabupaten Ciamis Trian Slamet Triana menyatakan hal serupa. "Pemilu sudah menjelang final. Sekarang sedang berproses di MK untuk menyelesaikan seluruh sengketa," tuturnya.
BACA JUGA: Permohonan Sengketa Pilpres 2019 Milik Paslon 02 Dianggap Aneh
Karena itu, Trian berharap semua lapisan masyarakat bisa menerima apa pun yang diputuskan oleh MK ke depan. "Semua masyarakat Ciamis cinta damai, menolak segala bentuk tindakan kekerasan, atau hal-hal yang bisa menimbulkan kerusuhan,” tandasnya. (rdh/rls)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 2 Alasan Prabowo dan Sandi Tidak akan Hadir dalam Sidang Sengketa Pilpres 2019 Besok
Redaktur : Tim Redaksi