jpnn.com, JAKARTA - Masyarakat diminta untuk tidak memilih calon anggota legislatif serta partai politik yang mendukung eks narapidana korupsi.
Sebanyak 81 daftar caleg, baik DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, maupun DPD mantan narapidana korupsi, beserta partai politik pengusungnya yang telah diumumkan KPU bisa menjadi acuan dalam menilai rekam jejak.
BACA JUGA: KPK Anggap Hadirnya Caleg Koruptor sebagai Pendidikan Politik Buruk
Sejumlah kalangan menyerukan agar pemilih berhati-hati menentukan pilihannya di pemilu ini.
"Integritas partai politik juga harus menjadi perhatian. Sebab masyarakat juga sudah mulai kritisi dalam melihat rekam jejak ini," kata mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Zulkarnain di Jakarta Senin (25/2).
BACA JUGA: Ketua Program Keluarga Harapan Diseret ke Bawaslu Gara-Gara Diduga Bantu Nasdem
Menurut Zulkarnain, daftar mantan caleg koruptor yang diumumkan KPU itu bisa membantu publik dalam menentukan pilihan.
Dia menyebutkan berdasarkan pengalaman-pengalaman pemberantasan korupsi, soal rekam jejak tak bisa dipandang enteng.
BACA JUGA: Bersih dari Mantan Koruptor Jadi Modal Kuat PSI
“Calon legislatif yang rekam jejaknya bermasalah, berpotensi juga membuat masalah ketika sudah terpilih," paparnya
Di sisi lain, kata dia, masyarakat juga bisa memberikan dorongan kepada partai politik untuk mengevaluasi agar tidak mendukung eks narapidana korupsi. Salah satunya yaitu tidak memilih partai politik yang mengusung kalangan tersebut.
Selain NasDem dan PSI, partai peserta pemilu masih mencalonkan orang-orang yang integritasnya meragukan karena pernah menjadi narapidana kasus korupsi.
Sementara itu, Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai, keterlibatan para caleg mantan narapidana korupsi tidak lepas dari peran partai yang mengusungnya.
Harusnya, kata dia, partai menjadi penjaga gerbang untuk mengusung kader terbaik mereka dalam kontestasi pemilu.
"Mestinya parpol sebagai penyaring dan betul-betul memastikan seleksi berbasis kaderisasi dan berbasis rekrutmen demokratis," kata dia.
Namun, yang terjadi partai politik selain NasDem dan PSI malah mengusung caleg punya masalah terkait pelaksanaan tanggung jawab yang berkaitan dengan keuangan negara. Seharusnya, pesta politik tidak membolehkan pemilih ada pada resiko.
Meski demikian, Titi tidak bisa memprediksi akan berdampak kepada suara partai pengusung caleg mantan narapidana korupsi itu atau tidak. Menurut dia, dalam praktiknya ada beberapa mantan narapidana korupsi justru terpilih kembali.
Titi pun mengapresiasi NasDem dan PSI yang tidak mengusung caleg mantan narapidana korupsi.
Artinya, NasDem dan PSI punya komitmen menjalankan peran sebagai penyaring kader yang tidak terlibat masalah hukum akrena bisa membawa risiko pemilih.
"Jadi patut diapresiasi, artinya kalau partai mau mampu untuk mengusung calon yang tidak pernah menjadi terpidana korupsi. Artinya, mereka bisa mencalonkan kader terbaik," kata dia. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Silakan Pak Prabowo Lihat Langsung Kondisi Jalan Desa
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga