jpnn.com - JAKARTA - Forum Masyarakat Pelalawan Merebut Blok Kampar (FMPMBK) menemui legislator dan senator asal Riau di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (14/10). Mereka meminta para wakil rakyat dari Riau menolak rencana pemerintah melelang ladang minyak Blok Kampar secara terbuka.
Juru Bicara FMPMBK Zulmizan mengatakan, perjuangan mereka merebut Blok Kampar sudah berjalan cukup lama. Hingga saat ini sudah 80 persen proses yang dilewati. Namun, baru-baru ini tersiar kabar jika pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM akan melakukan open tender (lelang terbuka) terhadap blok Kampar.
BACA JUGA: Logo Baru Jiwasraya, Dahlan Koreksi sampai Lima Kali
Padahal, tutur Zulmizan, sejak tahun 2012, Bupati Pelalawan HM Harris, dan Bupati Inhu Yopie Arianto sudah mengajukan surat ke Menteri ESDM supaya Blok Kampar diserahkan pengelolaannya pada daerah. Kedua Bupati juga telah menandatangani nota kesepahaman sejak 2013 untuk mengelola bersama ladang tersebut.
"Gubernur Riau juga sudah menyurati Menteri ESDM, permintaan supaya Blok Kampar diserahkan ke BUMD, SDM kita siap, mitra kerja sudah siap. Sekarang kita dapat informasi blok ini mau dilelang, open tender. Ini wacana gencar sekali jelang berakhirnya pemerintahan sekarang," kata Zulmizan.
BACA JUGA: Dahlan tak Ingin Hambat Tukar Guling Saham Telkom
Karena itulah FMPMBK memminta dukungan kepada wakil rakyat dari Riau, baik DPR maupun DPD, agar mendorong pemerintah pusat menyerahkan pengelolaan Blok Kampar kepada konsorsium BUMD di Pelalawan dan Indragiri Hulu dan menolak dilakukannya open tender..
"Kami mohon dukungan DPD/DPR RI untuk menndorong supaya pusat menyerahkan pengelolaan ke BUMD, kita menolak open tender. Kalau tidak kepada DPD dan DPR dapil Riau, pada siapa lagi kami mengadu, karena Komisi VII belum terbentuk," ujar Zulmizan.
BACA JUGA: Operator Minta Pemerintah Kebut Pembebasan Lahan Tol
Blok Kampar merupakan ladang minyak yang sebelumnya di kelola oleh PT Medco EP Indonesia yang kontrak karyanya berakhir 27 November 2013. Pemerintah sepakat mengambil alih ladang tersebut. Sepanjang masa transisi, PT Medco masih dipercaya mengelola selama 6 bulan sampai Mei 2014 dan diperpanjang kedua kali sampai Desember 2014 nanti.
Sejalan dengan itu, dua kabupaten, Pelalawan dan Indragiri Hulu yang menjadi wilayah operasi Blok Kampar, sepakat merebut pengelolaannya. Namun pemerintah belum memutuskan hingga FMPMBK mendengar kabar ladang tersebut akan dilelang terbuka.
Abdul Gafar Usman, senator asal Riau mengatakan aspirasi ini menjadi tugas pertama senator dan legislator asal Riau untuk memperjuangkannya. Di samping banyak agenda penting lain mengenai Riau. Karena itu senator dan legislator Riau yang menerima aspirasi ini meminta semua syarat disiapkan dengan baik.
"DPR dan DPD dari Riau akan menjadikan ini agenda awal melakukan komunikasi dan langkah-langkah dengan pusat. Kita akan susun langkah-langkah yang akan dilakukan," tandasnya.(Fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Potensi Laut Baru Tergarap 10 Persen
Redaktur : Tim Redaksi