jpnn.com - JAKARTA - Bagi Indonesia, kemerdekaan sudah tidak lagi tepat jika hanya dimaknai bebas dari penjajahan suatu bangsa karena sudah merdeka sejak 69 tahun yang lalu. Makanya, kemerdekaan harus dimaknai bebas dari penjajahan gaya baru yang kini mulai kelihatan dominan.
Yaitu penjajahan dalam bidang ekonomi, ideologi, sosial, budaya, media yang belakangan makin mengkhawatirkan dan terutama bebas dari penjajahan dalam bidang politik.
BACA JUGA: SBY Berkuasa, 277 Pejabat Ditangani KPK
"Boleh jadi kita bebas dari penjajahan bangsa lain. Namun belum tentu bebas dari penjajahan dalam berbagai bidang kehidupan," ujar Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah, Saleh Partaonan Daulay, dalam pesan elektronik yang diterima, Sabtu (15/8).
Menurut Daulay, kepentingan-kepentingan asing atas sumber kekayaan alam yang ada, seringkali menyebabkan panggung politik Indonesia diintervensi kekuatan asing. Targetnya, agar arah pengelolaan sumber daya alam Bumi Nusantara bisa diatur demi keuntungan pihak-pihak asing.
BACA JUGA: Kabinet Jokowi Potensi Lebih Ramping
"Penjajahan gaya baru ini bisa jadi lebih berbahaya dari penjajahan di masa lalu. Kalau dulu musuh kita jelas. Sekarang kita tahu persis ada musuh yang mengancam, tapi tidak kelihatan siapa aktor-aktor intelektualnya," ujar pria yang juga menjabat Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Daulay mengungkapkan pandangan tersebut karena kalau di masa penjajahan ada banyak mata-mata pribumi yang diperalat para penjajah, maka sekarang ini tidak tertutup kemungkinan banyak juga mata-mata yang mewujud dalam berbagai aktivitas sosial untuk kepentingan asing.
BACA JUGA: JK Ungkap Rahasia Munas Golkar
"Tentu yang lebih berbahaya adalah mata-mata yang ada sekarang ini," katanya.
Karena itu segenap rakyat Indonesia ujarnya kemudian, harus bergandengan tangan demi mewujudkan kemerdekaan yang sesungguhnya. Yaitu kebebasan bangsa dan negara Indonesia dalam menentukan arah dan tujuannya secara mandiri, tanpa campur tangan asing.
Selain itu, bangsa Indonesia juga harus dibebaskan dari kemiskinan, kebodohan, ancaman penyakit, bencana alam, dan segala sesuatu yang mengganggu terciptanya masyarakat yang adil dan makmur.
"Untuk mencapai tujuan itu, pemerintah harus memastikan seluruh kekayaan alam dan segala sesuatu yang terkandung di dalamnya dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi upaya memakmurkan rakyat," kata Daulay.
Caranya, pendidikan, kesehatan, penciptaan lapangan kerja dan keamanan, harus menjadi prioritas utama. Agar tercapai keadilan, pemerataan pembangunan dan akses pada modal usaha harus dibuka selebar-lebarnya.
"Dengan begitu mereka yang tinggal di daerah tidak merasa tertinggal dan dianaktirikan. Pada akhirnya mereka juga dapat menikmati hakikat kemerdekaan yang sesungguhnya," kata Daulay.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PKB Incar Pimpinan MPR
Redaktur : Tim Redaksi