jpnn.com, JAKARTA - Pakar hukum tata negara Margarito Kamis menyatakan, pemerintah bisa membubarkan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang dianggap bertentangan dengan Pancasila tanpa menempuh proses peradilan. Caranya adalah dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).
Margarito mengatakan, perppu itu bisa memuat ketentuan-ketentuan yang mengesampingkan ketentuan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. UU itu memang mengatur prosedur panjang untuk membubarkan ormas.
BACA JUGA: Kejagung Dukung Pembubaran HTI, Ini Alasannya
Karenanya, pemerintah pun tak bisa serta-merta membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Sebab, pemerintah harus menempuh jalur peradilan.
"Kalau pemerintah mau membubarkan segera maka harus membuat perppu dan ketentuan di dalamnya mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang sementara berlaku," ujar dia di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (20/5).
BACA JUGA: Polri Kantongi Bukti sebagai Dasar Pembubaran HTI, Apa tuh?
Soal konstitusional atau tidaknya perppu bisa dilihat sikap DPR. Sebab, DPR bisa menolak ataupun menerima perppu.
Yang terpenting lagi, sambung Margarito, pemerintah harus menemukan alasan kegentingan yang memaksa sebagai dasar penerbitan perppu. Hanya saja, dia melihat pemerintah masih galau dan belum menemukan alasan tentang kegentingan yang memaksa.
BACA JUGA: HTI Gunakan Intimidasi untuk Rekrut Kader di Perguruan Tinggi
Lebih lanjut Margarito mengatakan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian memang sudah mencari fakta-fakta untuk menguatkan langkah pemerintah membuarkan HTI. Jika pemerintah yakin dengan fakta-fakta yang dikumpulkan Polri, sambungnya, maka hal itu bisa dijadikan alasan.
Tapi, sejauh ini Margarito melihat pemerintah masih belum punya alasan kuat. Sebab, pemerintah juga belum menempuh proses hukum.
“Ya sudah, presiden pakai itu analisis (temuan Polri sebagai dasar penerbitan perppu, red). Pertanyaannya pemerintah berani atau enggak, punya alasan atau tidak?” pungkas asal Ternate itu.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Resolusi Tolak HTI dan FPI Bergema di Ruang Dewan
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam