Berbicara dalam dialog kebangsaan "Meneguhkan Kebhinekaan, Menyelamatkan Bangsa", Hasyim menegaskan 70 persen kasus konflik agama dipicu oleh masalah non agama yang dikaitkan dengan agama
BACA JUGA: Angket Pajak Bukan untuk Ganggu SBY
"Semisal konflik sosial, konflik ekonomi atau politik yang kemudian digeser ke konflik agama," ujar Hasyim menegaskan.Untuk itu, Hasyim menyesalkan jika terjadi konflik antaragama banyak pihak langsung memvonis bahwa peristiwa itu semata-mata adalah konflik antar agama
BACA JUGA: MK Dinilai Tidak Fair
Ia menambahkan, untuk menghindari gesekan antar agama seperti itu, merupakan tugas negaraMenurut Sekjen ICIS tersebut, Indonesia tidak mono agama, sehingga masyarakatnya tidak bisa menuntut menjadi suatu negara agama
BACA JUGA: PAN Tak Terbebani Bongkar Mafia Pajak
Pada saat yang sama, Indonesia juga bukan negara sekuler yang bebas segalanya tanpa ada norma agama sebagai batasannya.Terkait dengan hal itu, ia menambahkan, Pancasila sebagai dasar negara ini merupakan temuan yang luar biasa dan mampu merangkum keduanya secara seimbang.
Ditempat yang sama, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsudin yang juga menjadi pembicara mengatakan, Islam adalah agama yang menyebarkan perdamaian dan kasih sayangnamun ironisnya Islam sering dipersepsikan sebagai agama kekerasan dan suka membunuh.
"Kekerasan itu kita kecam dan kutuktapi persepsi demikian juga harus diluruskan," ujarnya.
Menurut Din, kekerasan yang banyak terjadi saat ini tidak berdiri sendiri tetapi ada keterkaitan dengan kriminal yang terorganisasiHal itu diperburuk lagi dengan negara yang sudah melakukan pembiaran terjadinya kekerasan itu.
"Itu semua jelas mengancam kebhinekaan bangsa Indonesia," ujarnya.Diantara agama-agama yang ada di Indonesia, Din menuturkan, secara teologis jelas berbeda dan tidak bisa disatukanTapi di dalam perbedaan itu, ada banyak kesamaan dan berbagai potensi kesamaan itu harus diarahkan menghadapi musuh kemanusiaan, seperti pelanggaran HAM, kemiskinan dan korupsi.(awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ketua DPR Dukung Rembuk Asuransi Nasional
Redaktur : Tim Redaksi