jpnn.com - PRESIDEN Jokowi sibuk mengutak-atik calon menteri. Sedangkan di elite Partai Persatuan Pembangunan masih memperdebatkan arahan Ketua Majelis Syariah PPP KH Maimoen Zubair untuk mendukung pemerintah.
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali tidak percaya Mbah Moen -panggilan akrab KH Maimoen Zubair- telah meminta agar PPP mendukung pemerintah Jokowi-JK.
BACA JUGA: Semua Berkesan Bersama SBY
”Itu tafsir yang salah. Setahu saya beliau (Mbah Moen) tidak seperti itu dalam mengambil keputusan. Jadi ada hal yang perlu diluruskan,’’ kata Suryadharma Ali.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum PPP Emron Pangkapi mengatakan, pihaknya tidak salah menafsirkan arahan Mbah Moen.
BACA JUGA: Yang Mengatur Pilkada ya Perppu
”Salah tafsir gimana, Mbah Moen jelas-jelas minta mendukung pemerintahan Jokowi. Kami mengikuti perkataan beliau (Mbah Moen),’’ tegas Emron Pangkapi kepada Rakyat Merdeka (Grup JPNN), di Jakarta, Rabu (22/10).
Berikut kutipan selengkapnya:
BACA JUGA: Lebih Elok Musyawarah Mufakat
Pihak Anda dianggap salah menafsirkan wejangan dari Mbah Moen, ini bagaimana?
Apanya yang salah? Dengan sangat jelas Mbah Moen memerintahkan PPP untuk bergabung dengan pemerintahan. Kami ikuti perkataan beliau. Sepertinya ada pihak yang mencoba memanfaatkan Mbah Moen.
Karena pihak tersebut tidak mampu menjalankan partai dan berlindung di balik nama Mbah Moen. Saya sarankan agar orang-orang dan tokoh PPP yang seperti itu harus segera sadar bahwa mereka sudah salah jalan
Muktamar di Surabaya dianggap hanya akal-akalan untuk merapat ke Jokowi, ini bagaimana?
Salah jika ada tafsir seperti itu. Kami berlandaskan amar mahruf nahi mungkar.Tujuan PPP dibentuk untuk itu. Baik di parlemen atau legislatif. Setiap partai apapun pasti ingin mendapatkan kekuasaan. PPP saat itu ditawari oleh Koalisi Indonesia Hebat (KIH) untuk gabung dengan pemerintahan. Ajakan itu kami terima.
Apa sudah ada pembicaraan dengan Jokowi?
Sudah. Ada beberapa kali pertemuan dengan Jokowi dan Jusuf Kalla secara langsung. Pertemuan berlangsung sebelum dan sesudah diselenggarakan Muktamar. PPP diwakili oleh saya dan Romy (panggilan akrab Ketua Umum PPP Romahurmuziy hasil Muktamar Surabaya). Kami bertiga berbicara panjang lebar. Dengan Ikhtiar membangun komunikasi politik dengan siapapun.
Ada tawaran menjadi menteri?
Pak Jokowi tidak menyebut hal itu. Hanya menyatakan dalam pembangunan Indonesia ke depan, tidak cukup hanya dengan satu atau dua parpol, tapi dengan banyak parpol yang saling bahu membahu. Ini untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Rakyat kecil segera tertolong. Kesejahteraan rakyat harus ditingkatkan. Itu yang beliau ceritakan.
Tidak menanyakan kader yang ingin dijadikan menteri?
Kami merasa tidak pantas untuk bertanya kepada beliau. Kami tidak pernah menyampaikan hal semacam itu. Biar Presiden yang memilih sendiri.
Bagaimana tanggapan Anda mengenai Muktamar yang akan digelar kubu SDA?
Kami menganggap itu adalah forum silaturahmi antara beberapa kader dan KH Maimoen Zubair (Mbah Moen, Ketua Majelis Syariah PPP). Kalau mengadakan Muktamar kan harus dihadiri mayoritas pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang sah.
Bagaimana jika SDA bersikeras melaksanakan Muktamar 30 Oktober mendatang?
Jika memang dilaksanakan, ini berbahaya. Sebab, Muktamar di Surabaya yang lalu itu sudah final dan sah meskipun Suryadharma Ali tidak hadir.
Ada aturannya, bisa diwakilkan oleh Waketum, Lukman Hakim Syaifuddin. Muktamar juga direstui oleh mahkamah partai, sehingga keabsahan sudah jelas.
Tapi kalau tetap dilaksanakan akan mempermalukan Mbah Moen jika ada kesalahan pengambilan keputusan dalam muktamar tersebut. Selain itu, saya yakin pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) tidak akan hadir. Sebab, Muktamar di Surabaya dihadiri 24 DPW dan 420 DPC dari 497 DPC. ***
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kalau Ditolak Kita Pikirkan Lagi
Redaktur : Tim Redaksi