jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah berupaya bertindak cekatan untuk mengantisipasi munculnya bencana alam banjir dan tanah longsor seiring datangnya musim hujan. Karenanya, sejumlah kementerian dan instansi terkait lainnya mulai mempersiapkan diri untuk mengantisipasi dan menangani bencana yang biasanya marak di musim hujan.
Jumat (13/11) Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menggelar rapat koordinasi tentang siaga darurat banjir dan tanah longsor. Menurut Menko PMK Puan Maharani, dirinya telah mendapat instruksi dari Presiden Joko Widodo untuk memimpin koordinasi operasi penanggulangan bencana jika kelak banjir ataupun tanah longsor melanda.
BACA JUGA: Rieke: Pansus Pelindo II DPR Sudah 13 Kali Menggelar Rapat, Hasilnya?
Puan mengatakan, seluruh pihak harus bersiap sebelum bencana datang. "Pemerintah ingin mencegah dan meminimalisir hal itu dengan menginstruksikan seluruh aparat pemerintah di pusat dan daerah untuk bersiaga penuh selama 24 jam," ujar Puan usai memimpin rakor tingkat kementerian tentang siaga darurat banjir dan tanah longsor di Jakarta.
Puan menjelaskan, sebelumnya Badan Menteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah mengeluarkan prediksi hujan yang akan mengguyur berbagai daerah selama periode November 2015 hingga Februari 2016. Dari prediksi BMKG, hujan berpotensi membawa banjir dan tanah longsor di daerah-daerah rawan bencana.
BACA JUGA: Menlu: Itu Hanya Pengadilan Tanda Kutip, Digelar di Gereja
Puan lantas menyodorkan data jumlah bencana akibat hujan. Pada 2015 ini terdapat 250 banjir dan 402 tanah longsor di berbagai daerah di Indonesia. Korban jiwa pun sampai ratusan yang terdiri dari 25 orang akibat banjir dan 107 jiwa karena tanah longsor.
Karenanya, Puan dengan berbekal instruksi dari Jokowi langusng meminta kementerian dan instansi terkait segera bersiap-siap mengantisipasi datangnya bencana. “Agar masing-masing kementerian dan lembaga mempersiapkan pengurangan resiko bencana banjir dan tanah longsor," katanya.
BACA JUGA: Apa Hasil Audit Petral? Ini Jawaban Menteri ESDM
Bekas ketua Fraksi PDIP DPR itu menambahkan, sejumlah kementerian dan instansi telah mendapat tugas masing-masing. Misalnya, BMKG ditugasi menyiapkan data terkini tentang iklim dan cuaca, sekaligus memberikan peringatan dini.
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) juga mendapat tugas. Yakni modifikasi cuaca.
Selanjutnya, Kementerian Kesehatan ditugasi menyiapkan pertolongan dan bantuan kesehatan. Sedangkan Kementerian Sosial mendapat tugas menyiaka bantuan logistik dan sosial. “TNI dan Polri siaga untuk memberikan bantuan evakuasi," paparnya.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pun mendapat tugas khusus. Yakni menyiapkan peta rawan banjir dan longsor, serta memantau ketinggian air di waduk ataupun pintu-pintu air.
Namun, kata Puan, tugas itu tidak hanya menjadi urusan pemerintah pusat. Sebab, pemerintah daerah pun juga mendapat tugas. "Seluruh kepala daerah juga sudah diminta siaga untuk mengoptimalkan perangkat daerah," ujarnya.(ara/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dokter Andra Menikmati Bertugas di Pulau Aru
Redaktur : Tim Redaksi