jpnn.com, JAKARTA - Media asing Business Times menyoroti pernyataan Bank Dunia di Indonesia, Satu Kahkonen yang mengkritik salah satu program yang dikampanyekan pasangan Prabowo-Gibran.
Pejabat paling senior Bank Dunia itu telah memicu reaksi keras karena menentang program calon presiden mendatang, Prabowo Subianto, yang memberikan makan siang dan susu gratis kepada semua anak sekolah.
BACA JUGA: FSGI Kritik Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran untuk Siswa, Berpotensi Mubazir
Meskipun kinerja perekonomiannya solid baru-baru ini, Indonesia terus menghadapi tantangan malnutrisi dan stunting yang terus-menerus terjadi di kalangan generasi mudanya.
Faktanya, 21 persen anak di bawah 18 tahun menderita stunting, menurut sebuah studi yang dilakukan oleh Center for Policy Studies.
BACA JUGA: Pakar Sebut Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Berdampak Positif
Hal ini berdampak langsung pada pengembangan sumber daya manusia di Indonesia – yang sangat penting bagi negara berpenduduk 277 juta jiwa ini untuk mencapai status berpenghasilan tinggi – karena upaya pendidikan terhambat dan pendapatan jangka panjang menjadi tertekan.
Usulan tersebut terbukti sangat populer. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, sejauh ini telah mengantongi 58,82 persen suara pada pemilu 14 Februari lalu.
BACA JUGA: Kubu Prabowo-Gibran: Program Makan Siang Gratis juga Dilakukan Sejumlah Negara Eropa
Popularitas mereka ikut menjelaskan bagaimana kritik keras terhadap komentar Kahkonen yang dilontarkan para 'netizen' di media sosial Indonesia.
Business Times menyatakan dalam artikelnya, Selasa (5/3/2024), menulis bahwa "Kahkonen melampaui batas dalam kritiknya terhadap usulan Prabowo. Bank Dunia yang seharusnya merupakan lembaga netral justru memunculkan pernyataan yang dianggap bermuatan politik."
Bagi Kahkonen, penerapan makan siang gratis akan memakan biaya yang sangat besar meskipun ada kebutuhan mendesak untuk mencegah generasi muda Indonesia kekurangan nutrisi penting.
Ia berpendapat bahwa penerapannya akan membuat defisit fiskal Indonesia menjadi lebih dari 3 persen.
Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani juga memberikan peringatan serupa mengenai defisit.
Mulyani adalah perwakilan paling terkenal dari sayap politik neoliberal di Indonesia, yang menentang investasi publik dan mendukung peran sektor swasta internasional.
Pendekatan ini, meskipun disukai oleh lembaga-lembaga internasional, tetapi tidak populer di Indonesia.
Jajak pendapat menunjukkan bahwa para pemilih mendukung intervensi negara dan proteksionisme untuk meningkatkan standar hidup dan melindungi kelompok paling rentan di negara yang tingkat kemiskinannya masih tinggi yaitu sebesar 9 persen meskipun berada dalam tren menurun.
Tidak mengherankan jika kewaspadaan masyarakat Indonesia terhadap pemikiran pasar bebas yang diterapkan oleh Bank Dunia dan Mulyani tercermin dalam kemarahan dan penolakan mereka terhadap intervensi asing dalam politik dalam negeri.
Dari sudut pandang kelembagaan, mandat Bank Dunia jelas bahwa Bank Dunia dapat memberikan nasihat mengenai isu-isu ekonomi, tetapi harus menghindari campur tangan politik. Oleh karena itu, ada perasaan kuat bahwa Kahkonen telah melanggar norma ini.
Mengenai defisit, perlu dicatat bahwa usulan tersebut belum dilaksanakan.
Prabowo belum dilantik, dan timnya kemungkinan akan meninjau perekonomian Indonesia pada kuartal terakhir tahun ini sebelum memutuskan bagian mana dari manifesto mereka yang akan diprioritaskan.
Ekonom dari aliran ekonomi yang lebih progresif, seperti Keynesian, berpendapat bahwa investasi yang ditargetkan untuk kesejahteraan anak-anak Indonesia merupakan sebuah investasi.(ray/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean