Mega Dituding Jerumuskan RI ke Jebakan IMF

JAKARTA – Utang luar negeri benar-benar menjadi isu panas di PilpresSetelah dibidik dengan jumlah utang luar negeri yang meroket selama era kepresidenan SBY, kubu pasangan capres SBY-Boediono menyerang balik kubu Megawati dengan isu utang pula

BACA JUGA: Pemenang Pemilu Tak Otomatis Dapat Kursi Ketua DPRD

Analis politik dari kantor kepresidenan, Zaenal Budiyono mengatakan, selama Megawati menjadi presiden ternyata pinjaman luar negeri Indonesia juga tak terlepas dari dikte IMF“Bahkan Megawati yang nyata-nyata mengklaim sebagai korban Orde Baru, justru menunjuk sisa-sisa tim ekonomi Orde Baru yang dikenal sebagai para mafia Berkeley menjadi pembantunya (di kabinet),” ujar Zaenal, kepada JPNN, Minggu (14/6).

Bahkan, kata Zaenal yang juga anggota Tim Kampanye Nasional SBY-Boediono ini, Megawati telah menciptakan jebakan utang luar negeri dan menganut neo-liberalisme

BACA JUGA: Sempalan DPD Pilih Dukung Mega-Prabowo

Sebab, embel-embel yang disyaratkan IMF sebelum mengucurkan utang selalu dipatuhi pemerintahan Megawati

Soal kecenderungan Megawati didikte IMF, ulas Zaenal, bisa dilihat dari penandatanganan letter of intent (LoI)  yang ditandatangani pada Agustus 2001

BACA JUGA: Kubu SBY-Boediono Dituding Kurang Cerdas

“Turunan LoI itu adalah kenaikan harga BBM sampai 30 persen, kenaikan Tarif Dasar Listrik hingga 17 persen, serta kompensasi kenaikan BBM untuk keluarga miskin (perkotaan) dengan skema subsidi beras yang justru menghancurkan kaum tani dan penahanan kenaikan upah,” tudingnya.

Zaenal juga menunjuk divestasi Bank Central Asia (BCA) sebagai bentuk tunduknya Megawati terhadap dikte IMF“September 2001 IMF menyetujui pencairan pinjaman 395 juta dollar AS ke IndonesiaIni adalah pengucuran utang tahap II yang merupakan bagian dari paket utang sebesar 4,73 milyar dolar ASKomitmen pemerintah Indonesia era Megawati untuk menjalankan semua resep-resep reformasi neo-liberal yang disarankan oleh IMF telah mendorong IMF menyetujui pencairan utang,” sebut Zaenal.

Lebih lanjut Zaenal menambahkan, divestasi 51 persen saham BCA itu dimaksudkan agar bank yang sebelumnya dikuasai BPPN dari keluarga Salim itu bisa secara total dikuasi investor asing

Tak hanya itu, Zaenal menilai selama kepresidenan Megawati, postur APBN tak sehat karena ditopang dengan penjualan aset di BPPN dan privatisasi“Dan tentunya dengan pinjaman luar negeri pula,” lanjutnya.

Karenanya Zaenal melihat hal itu sebagai salah satu kesalahan fatal pemerintahan Megawati“ Kesalahan seperti inilah yang kemudian menjebak Indonesia ke dalam jerat utang luar negeri yang lebih dalam,” tukasnya.(ara/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Target SBY Terkendala Bencana