jpnn.com - JAKARTA - Aksi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang ikut mendampingi Ketua Umum PDIP Perjuangan Megawati Soekarnoputri nyekar ke Makam Bung Karno di Blitar, Jawa Tengah mendapat kritikan sejumlah pihak karena dilakukan pada jam dinas.
Kritikan tersebut dibendung Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Eriko Sotarduga. Dia menjelaskan bahwa pertemuan Jokowi dengan Mega di Blitar tanpa direncanakan.
BACA JUGA: Prabowo Senang Bisa Gandeng Mantan Panglima GAM
"Gak seperti itu, lebih dulu Pak Jokowi datang, beliau juga ada agenda pertemuan dengan Walikota Blitar. Kebetulan Ibu Mega sedang ada di sana, jadi nyekar bareng," kata Eriko menjelaskan, Kamis (13/3) di kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
Dikatakan Eriko, ketika itu dia sendiri ikut dalam rombongan Megawati ke Blitar. Karena itu tudingan terhadap Jokowi sebagaimana kritikan beberapa pihak tidak benar. Karena Jokowi di Blitar dalam rangka menjalankan tugas.
BACA JUGA: Transmigran di Kalbar Terima 2.024 Persil Sertifikat Tanah
"Beliau (Jokowi) ada pertemuan dengan Walikota Blitar. Pak Jarot," tandasnya meyakinkan.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Pardi mendesak Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi memberi sanksi Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi). Sanksi tersebut sebagai kosekuensi perbuatan Jokowi meninggalkan tugas dalam jam dinas tanpa izin dari Mendagri.
BACA JUGA: Wasekjen PDIP Heran Ada Isu Pendeklarasian Jokowi
"Ya, Mendagri harus ngasih sanksi untuk Jokowi, karena meninggalkan wilayah kerjanya ke Blitar tanpa sepengetahuan Mendagri," kata Pardi. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Budi Mulya Klaim Hanya Pinjam Rp 1 Miliar dari Robert Tantular
Redaktur : Tim Redaksi