JAKARTA – Kubu pasangan capres/cawapres Megawati Soekarnoputri-Prabowo mensinyalir adanya upaya sistematis untuk melakukan kecurangan pada Pilpres 8 Juli mendatang seiring pengurangan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) PilpresJumlahnya pun tak sedikit, sekitar 69 ribu TPS
BACA JUGA: Prabowo Ajak Umat Kristiani Hindari Neolib
Sekretaris Umum Tim Kampanye Nasional Mega-Prabowo, Fadli Zon mengatakan, pihaknya sangat keberatan dengan keputusan KPU untuk mengurangi jumlah TPS itu
Sebelumnya dalam pemilu legislatif jumlah TPS mencapai sekitar 519 ribu
BACA JUGA: Pemuda Kristiani Pilih Dukung Prabowo
Namun dengan pengurangan itu jumlah TPS menjadi sekitar 450 ribu saja.Fadli Zon yang dalam kesempatan itu didampingi Sekretaris II Tim Kampanye Mega-Prabowo, Hasto Kristiyanto menuding pengurangan TPS itu bertentangan dengan prinsip kemudahan pemilu bagi pemilih
BACA JUGA: Tinggalkan Senayan, DPR Diberi Cincin Emas
“Pengurangan TPS tersebut menunjuukkan KPU tidak konsisten dalam manajemen Pemilu yang jurdilTidak ada alasan yang rasional terkait dengan peningkatan kualitas Pemilu,” ucapnya.
Menurutnya, keidakonsistenan KPU tidak ahanya sekali sajadicontohkannya, dalam hal deklarasi Kampanye Damai misalnya, KPU juga merubah jadwalFadli menilai KPU bersikap memihak ke salah satu pasangan capresSebab, penyelanggara pemilu itu tidak konsisten dalam hal jadwal Pilpres yang terkesan menguntungkan pasangan SBY-Boediono.
“Telah terjadi perubahan jadwal kampanye yang terkesan mengikuti luangnya waktu salah satu pasangan calonAnehnya, ada pemberitahuan mendadak soal perlunya menampilkan atraksi kesenian,” ucapnya.
Sementara Hasto mengatakan, sebenarnya kubu Mega-Prabowo memaklumi sibuknya tugas kenegaraan Susilo Bambang Yudhoyono yang juga merupakan salah satu capres“Tetapi jangan lantas KPU menyesuaikan dengan jadwal acara SBY sebagai presiden,” ujar Hasto.
Anggota Komisi VI DPR ini menilai KPU tidak menerapkan perlakuan sama terhadap masing-masing pasangan capresDalam hal atraksi kesenian untuk acara Deklarasi Kampanye Damai saja, Hasto menuding KPU berpihak.
“Ada tim yang menyiapkan sebulan sebelumnyaTetapi kita baru dikasih tahu lewat surat resmi pada 2 Juni lalu, itu pun suratnya baru kita terima pada tanggal 4 Juni,” keluhnya.
Karenanya kubu Mega-Prabowo meminta KPU bisa bersikap adil“Kami juga mendesak Bawaslu dan seluruh pengamat pemilu untuk mengadit keputusan KPUMengapa ada akses informasi yang tidak sama itu? Deklarasi ini telah kehilangan momentumIni bentuk pemenuhan administrasi politik penyelenggaraa pemilu yang akomodatif terhadap pasangan SBY-Boediono,” tuding Hasto.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sutanto Didesak Lepas Jabatan Komut Pertamina
Redaktur : Tim Redaksi