jpnn.com - JAKARTA – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengingatkan seluruh siswa sekolah khusus calon kepala daerah PDI Perjuangan, untuk benar-benar mengikuti pendidikan yang diajarkan.
Mega tak ingin, belum apa-apa sudah komplain dengan berbagai aturan disiplin yang disiapkan. Karena semua bertujuan membentuk calon kada untuk benar-benar melayani masyarakat. Bukan untuk korupsi.
BACA JUGA: Bukti Sudah di Tangan, KPK Pede Periksa Gubernur Sumut Besok
“Tadi Komar (Komaruddin Watubun, Kepala Sekolah Khusus calon kada PDIP) bilang, ada yang komplain (disiplin waktu pelaksanaan sekolah khusus). Saya bilang, biarin saja. siapa mereka (siswa sekolah khusus). Belum jadi, kok sudah sok tahu,” ujar Mega di hadapan 102 siswa calon kada yang mengikuti pendidikan gelombang kedua, Selasa (21/7).
Menurut Mega, disiplin sangat dibutuhkan untuk dapat menjabat kepala daerah. Karena itu perlu digembleng lewat sekolah khusus. Sehingga nantinya ketika terpilih dapat benar-benar menjalankan ideologi PDI Perjuangan yang berpihak pada menyejahterakan masyarakat.
BACA JUGA: Percayalah, ASDP Sudah Siap Hadapi Lonjakan Arus Balik
“Segala yang dilakukan harus sesuai perintah partai, sesuai dengan ideologi kita yaitu Pancasila yang dijabatkan lewat Tri Sakti,” ujarnya.
Mega kemudian menceritakan bagaimana dirinya di-bully banyak pihak, setelah dalam acara internal PDI Perjuangan menyebut Presiden Jokowi petugas partai. Padahal menjadi petugas partai artinya menjalankan seluruh amanah partai yang sepenuhnya berazaskan ideologi partai. Artinya dalam menjalankan tugas harus benar-benar berpihak pada kemaslahatan masyarakat.
BACA JUGA: PDIP Tak Mau Terjebak Polemik Reshuffle, tapi Kalau Diminta?
“Saya diam saja, enggak ribut. Karena saya tahu tanggungjawab saya. Itu adalah penugasan kongres partai, bukan saya. Bagi semua yang masuk PDI Perjuangan adalah petugas partai, bukan independen. Siapa yang menjadi PDI Perjuangan pasti disebut hal itu dan mestinya merasa bangga,” ujar Mega.
Menurut Mega, menjadi petugas partai berarti menjalankan tiga amanat Tri Sakti. Yaitu berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang budaya. Menurutnya, kalau visi misi calon kepala daerah bertentangan dengan ketiga hal tersebut, maka akan dikoreksi oleh DPP PDI Perjuangan.
“Kalau tidak mau, jangan masuk PDI Perjuangan. Hari ini banyak yang ingin bergabung dengan kami, karena pemenang pemilu 2014 lalu. Pikiran pragmatis mereka kalau masuk, PDI Perjuangan pasti menggerakkan seluruh kadernya. Karena itu perlu ada sekolah khusus, agar orang (yang berpikir jadi kepala daerah untuk korupsi) jadi insaf. Penugasan harus betul-betul dijalankan. Karena PDI Perjuangan merupakan partai ideologi dan partainya rakyat,” ujarnya. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ini Instruksi Presiden Jokowi ke Menteri Tedjo soal Tolikara
Redaktur : Tim Redaksi