PPP Yakin SDA Aman di Kursi Menag

Anggap Polisi Lebih Bertanggungjawab atas Kerusuhan

Jumat, 11 Februari 2011 – 05:40 WIB

JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yakin kader partainya di kabinet aman dari wacana reshuffle yang terus berhembus belakangan iniTermasuk, posisi yang dijabat Suryadharma Ali (SDA) sebagai menteri agama juga diyakini tidak akan diganti

BACA JUGA: Politisasi PNS Terparah di NTT dan Sulut

Meski, persoalan konflik keagamaan terus berusaha diarahkan sejumlah pihak pada menteri yang dijabat ketua umum partai berlambang kabah tersebut.
   
"Menteri agama tetap aman lah, (reshuffle) itu hanya isu saja," ujar Ketua DPP PPP Lukman Hakim Saefuddin, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin (10/2)
Dia yakin, presiden tidak akan gegabah mengganti posisi menteri agama semata-mata melihat terjadinya kerusahan berbasis agama di beberapa daerah beberapa hari terakhir

BACA JUGA: Satu Suara PSU Konut Dihargai Rp 1 Juta


     
Menurut dia, Presiden SBY pasti akan melakukan penilaian secara komprehensif terhadap insiden kerusuhan di Pandeglang maupun Temanggung
Kejadian tersebut dinilai bukan hanya tanggungjawab kementrian agama seorang

BACA JUGA: DPR Dituding Ingin Belokkan Sistem Presidensiil

"Sehingga saya kira tidak bisa dipaksakan atau diarah-arahkan untuk mereshuffle (menag)," imbuh wakil ketua MPR tersebut.
     
Misalnya, Lukman melihat, tanggungjawab kepolisian yang berwenang dalam menjaga keamanan di masyarakatDia menilai, polisi seharusnya bisa mengantisipasi potensi-potensi kerusuhan sebelum benar-benar terjadi di lapangan"Ini polisi perannya besar sekali, seharusnya bisa lebih preventif mereka," imbuhnya. 
     
Karenanya, dia menghimbau, agar pihak-pihak yang ada tidak berusaha mengintervensi keputusan yang nantinya akan diambil presidenTerutama, jika reshuffle kabinet benar akan dilakukan presiden nantinya"Itu semua wewenang presiden, tergantung presiden," tandasnya
     
Hingga saat ini, banyak pihak terus keras menyuarakan agar SDA diganti sebagai menteri agamaDiantaranya, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang menganggap mantan menteri koperasi dan UKM itu tidak mampu mengelola kehidupan keberagamaan di Indonesia dengan baik(dyn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... DPD Minta Pemerintah Pusat Tak Lepas Tangan


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler