jpnn.com - Megawati Soekarnoputri menerima gelar Doktor Honoris Causa (Hc) Bidang Ilmu Pemerintahan, tepat di Hari Perempuan Internasional.
Ia meraih gelar Doktor Hc ketujuh dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Kamis (8/3).
BACA JUGA: Gelar Dr HC Megawati Bikin Kader Kian Dedikatif
Ken Girsang - Sumedang
Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri sebelumnya telah meraih gelar Doktor Hc dari Universitas Waseda, Tokyo, Jepang (2001).
BACA JUGA: Gelar Doktor Honoris Causa IPDN Bukti Kenegarawanan Megawati
Juga dari Moscow State Institute of International Relation, Rusia (2003) dan Korea Maritime and Ocean University, Busan, Korsel (2015).
Kemudian, dari Universitas Padjadjaran (2016), Universitas Negeri Padang (2017) dan Mokpo National University, Mokpo, Korea Selatan (2017).
BACA JUGA: Satu Lagi, Gelar Doktor Honoris Causa untuk Bu Mega
Gelar dari IPDN disematkan karena putri proklamator kemerdekaan Indonesia ini dinilai sosok perempuan tangguh.
Banyak melahirkan kebijakan luar biasa di masa pemerintahannya, periode Juni 2001 hingga Oktober 2004.
Antara lain mendirikan lembaga KPK, dan menyelenggarakan demokrasi dengan menggelar pemilihan presiden one man one vote. Serta melahirkan ide bagi lahirnya sistem BPJS.
Di tangan Mega pula konsep desentralisasi kekuasaan tercetus hingga melahirkan kebijakan otonomi daerah.
Rangkaian prosesi sidang senat IPDN dimulai tepat Pukul 10.00 WIB. Mega dengan mengenakan baju toga berwarna hitam, lengkap dengan sejumlah aksesoris upacara, memasuki ruang sidang didampingi Rektor IPDN Ermaya Suradinata dan sejumlah anggota senat lPDN
Ratusan undangan telah menanti sejak Pukul 09.00 WIB. Hadir antara lain, Wakil Presiden RI di era Soeharto, Try Sutrisno.
Kemudian, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPD Oesman Sapta Odang. Mereka duduk di kursi paling depan bersama tuan rumah Mendagri Tjahjo Kumolo.
Hadir juga mantan Ketua MK Mahfud MD, Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Menko Bidang PMK Puan Maharani, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan sejumlah undangan lain.
Sementara di luar Balairung, karangan bunga ucapan selamat dari Presiden Joko Widodo, berjajar bersama ratusan karangan bunga lain. Memenuhi lapangan hingga gerbang depan kampus revolusi mental.
Ermaya terlebih dahulu menyampaikan laporan pertanggung jawaban dan alasan pemberian gelar Doktor pada wanita kelahiran DI Yogyakarta, 23 Januari 1947 itu.
"Pemberian gelar Doktor (Hc) ini merupakan yang pertama kalinya sejak kampus ini didirikan oleh Ir Soekarno di Malang, 17 Maret 1956 lalu," ujar Ermaya.
Mantan Gubernur Lemhanas ini secara khusus juga menyampaikan kemajuan luar biasa IPDN di bawah kepemimpinan Mendagri Tjahjo Kumolo.
Antara lain, lahirnya program-program studi baru. Seperti Program Teknologi Pemerintahan, Manajemen Samapta dan Fakultas Hukum Tata Pemerintahan.
Acara kemudian dilanjutkan pidato ilmiah Megawati. Diawali dengan ucapan selamat hari perempuan internasional, pada seluruh perempuan Indonesia.
Bung Karno, kata Mega, pada 1928 telah membuat tulisan berjudul “Kongres Kaum Ibu”. Bung Karno menjelaskan, persoalan emansipasi perempuan tidak hanya sebatas persoalan persamaan hak dan derajat antara kaum laki-laki dan perempuan. Tapi terkait emansipasi bangsa.
Artinya, keterlibatan dan kesadaran dari kaum perempuan untuk bersama kaum laki-laki mewujudkan bangsa Indonesia yang Merdeka.
"Gagasan Bung Karno menjadi landasan bagi saya dalam berpolitik. Politik tidak boleh diskriminatif. Harus membuka ruang dan akses partisipasi seluruh rakyat. Seluruh rakyat memiliki hak dan kewajiban yang sama," ucapnya.
Secara garis besar, ada beberapa hal utama yang disampaikan Mega. Yaitu, Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur otonomi daerah.
Ia menilai perlu direvisi kembali. Karena banyak daerah yang sudah dimekarkan, tidak mengalami kemajuan signifikan. Terlihat dari pendapatan asli daerah (PAD) yang sangat kecil.
Mega juga menyarankan perlu ada panduan untuk menjalankan pembangunan berkelanjutan, seperti Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Dengan harapan tidak lagi terjadi bongkar pasang kebijakan ketika kepemimpinan nasional berganti.
Ribuan praja dan undangan yang hadir, terlihat begitu menikmati orasi ilmiah yang disampaikan Mega. Termasuk para Guru Besar IPDN.
Apalagi saat Mega menyampaikan kritikannya pada pemerintah yang memangkas usia peneliti dari 65 tahun menjadi 60 tahun. Kebijakan itu diatur pada Pasal 239 Peraturan Pemerintah Nomor 11/2017 tentang Manajemen PNS.
"Aturan itu mempercepat usia masa pensiun bagi peneliti. Padahal bangsa ini sangat kekurangan peneliti. Menurut pendapat saya, tidak ada salahnya aturan itu ditinjau kembali. Karena saat ini kita sedang berupaya membangun science based policy," katanya.
Di akhir orasi ilmiah, Mega mengakui semakin banyak gelar Doktor kehormatan yang diraih, semakin berat untuk mempertanggungjawabkannya.
Upacara dilanjutkan prosesi astabrata. Sejumlah praja mengangkat pedang yang dibawa sambil membentuk lingkaran. Mega kemudian dituntun Ermaya berada di tengah lingkaran untuk menerima piagam penghargaan.***
BACA ARTIKEL LAINNYA... PDIP Gembleng Manajer Kampanye Pilkada demi Menangkan Jokowi
Redaktur & Reporter : Ken Girsang