jpnn.com - SURABAYA - Warga Surabaya boleh berharap kotanya kembali membangun dengan suasana damai. Sebab, konflik selama sebulan terakhir yang terkait dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang menyatakan ingin mundur dan wakilnya, Whisnu Sakti Buana, boleh dibilang berakhir.
Titik terang penyelesaian konflik itu diperoleh dalam sebuah pertemuan Risma dan Whisnu serta sejumlah pengurus DPP PDIP di ruang VIP Bandara Juanda Sabtu (1/3). Dari DPP PDIP, pengurus yang hadir, antara lain, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Wasekjen Hasto Kristianto. Gubernur DKI Jakarta Jokowi juga hadir.
BACA JUGA: Anas Tunjukkan Bukti Baru ke KPK
Seusai acara itu, dibacakan pernyataan dari DPP oleh Hasto. Isinya, pertama, pernyataan bahwa Mega secara resmi melarang Risma mundur. “Karena kalaupun terus seperti ini, maka yang dirugikan adalah rakyat Surabaya. Energi yang ada sebaiknya digunakan untuk fokus berpikir dan bekerja untuk rakyat,” tuturnya.
Hasto menjelaskan, Mega sudah memanggil Risma dan Whisnu ke rumahnya pada 23 Februari lalu. “Intinya, Ibu Risma sudah setuju untuk melakukan perintah ketua umum partai untuk tidak mundur. Kami juga meminta Whisnu untuk sekuat tenaga membantu wali kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya,” jelasnya.
BACA JUGA: Persiapkan Diri Agar Moncer di Debat Konvensi
DPP juga menyatakan bahwa sudah tidak ada permasalahan terkait dengan prosedur pemilihan Wawali. Sebelumnya, Risma maupun sebagian anggota panitia pemilihan DPRD Surabaya meragukan keabsahan pemilihan Wawali meski SK Mendagri sudah turun. “Artinya, secara hukum sudah tidak ada masalah,” ucap Hasto.
Selain itu, Hasto menegaskan, DPP memandang masih ada kaitan antara konflik tersebut dan tahun politik. “Ada sejumlah orang yang ingin membuat perpecahan. Ini yang harus disikapi,” tandasnya. Seharusnya, terang dia, tahun politik disikapi sebagai tahun istimewa bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang baik.
BACA JUGA: Bekas Ketum PAN: Pilih Prabowo Tidak Beli Kucing Dalam Karung
Di tempat yang sama Mega juga memberikan pernyataan yang terkait dengan konflik Risma. “Saya kira apa yang disampaikan Wasekjen (soal konflik Risma) sudah jelas,” papar Mega.
Menurut dia, sebenarnya tidak ada masalah apa-apa di balik konflik tersebut. “Cuma kadang media memang, apa itu istilahnya, suka nggoreng. Tapi tidak apa-apa. Kalau tidak gitu, suasana jadi tidak hangat,” ujar Mega dengan nada jenaka. “Jangan-jangan saya ngajak Mas Jokowi ke sini juga mau digoreng apa gitu,” katanya.
Padahal, alasannya sederhana. “Mas Jokowi Sabtu (1/3) libur? Dijawab iya, saya libur. Kalau gitu, ikut saya mau? Karena Mas Jokowi bisa ikut, ya saya ajak saja," imbuh Mega.
Selain itu, sambil menepuk paha Risma yang duduk di sebelah kanannya, Mega menyatakan sudah bicara panjang lebar soal konflik wali kota Surabaya. “Pesan saya, agar yang diutamakan adalah kepentingan rakyat Surabaya,” terangnya.
Dikatakan Mega, dirinya juga menguatkan Risma. “Saya katakan kepada Mbak Risma bahwa menjadi pemimpin itu harus siap dengan goyangan dan tekanan. Apalagi jadi wali kota Surabaya,” tuturnya.
Setelah Mega berbicara, Hasto menawarkan kesempatan kepada Risma maupun Whisnu untuk bicara. Seolah sepakat, keduanya menggeleng. Lalu, jumpa pers yang berlangsung hanya sekitar 15 menit tersebut pun berakhir.
Dalam pertemuan kemarin Risma terlihat cukup banyak tertawa. Entah kepada jurnalis maupun Whisnu atau Mega. Bahkan, Whisnu sempat berbisik-bisik kepada Risma di tengah jumpa pers.
Hasto sendiri kemudian mengatakan bahwa Surabaya menjadi salah satu kota paling penting bagi PDIP. “Karena dulu jadinya Ibu Mega sebagai ketua umum DPP PDIP bermula dari Surabaya. Ketika dalam kongres luar biasa, secara de facto, Ibu Mega resmi menjadi pemimpin PDI saat itu,” terangnya.
Setelah itu, rombongan Mega datang ke kampus II Universitas Surabaya (Ubaya) di Jalan Tenggilis. Mega maupun Jokowi diplot sebagai pembicara mata kuliah umum dengan tema Memperkukuh Ke-Bhinneka Tunggal Ika-an Indonesia dari Primordial ke Sipil Politik di gedung Perpustakaan Ubaya lantai VI. (ano/kus/c11/agm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Rekrut PNS, Bupati Banyuwangi Syaratkan IPK Minimal 3,5
Redaktur : Tim Redaksi