jpnn.com, JAKARTA - Perubahan mekanisme penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS) oleh Kemendikbud sangat dirasakan manfaatnya bagi kepala sekolah.
Seperti pengakuan Kepala SMAN 1 Parungpanjang Dudung Nurullah Koswara. Penyaluran dana BOS tahun ini dinilai sangat memudahkannya untuk mengatur pembiayaan operasional sekolah.
BACA JUGA: Putra Menyebut Mas Nadiem Punya Banyak Terobosan, Salah Satunya soal Guru Honorer
"Bagi saya sebagai kepaIa sekolah, perubahan mekanisme penyaluran dana BOS adalah positif, terutama terkait tantangan wabah yang bisa berdampak pada stabilitas kesejahteraan sekolah," kata Dudung kepada JPNN.com, Senin (19/4).
Dia bisa lebih leluasa mengalokasikan dana BOS terkait pengadaan sarana prasarana sekolah dalam persiapan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas. Seperti pengadaan disinfektan, wastafel, handsanitizer, sabun, faceshield, dan lainnya.
BACA JUGA: Masa Kerja Honorer Ditenggat 2023, Bu Titi: Ya Allah, Bagaimana Nasib 390 Ribu Kawan Kami?
Dudung yang juga ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) menambahkan, perubahan itu juga sangat membantu sekolah-sekolah pinggiran dan perdesaan yang biasanya memiliki lebih banyak guru honorer dibandingkan PNS.
Fleksibilitas adalah jalan keluar dari pemerintah sehingga pemanfaatan dana BOS tidak kaku.
BACA JUGA: Jozeph Mengaku Nabi ke-26, Gus Yaqut Berkomentar Begini
"Terutama oprasional masa pandemi dan kesejahteraan guru honorer," ucapnya.
Lebih lanjut dikatakan, di masa pandemi COVID-19, dana BOS banyak diperuntukkan untuk pengadaan fasilitas perlindungan kesehatan anak didik, guru dan masyarakat yang masuk sekolah. Juga dukungan bahan ajar, fasilitas di era belajar dari rumah (BDR).
"Berbagai alat dan fasiIitas untuk sekolah agar terhindar dari wabah perlu disiapkan," ucapnya.
Dia menyarankan untuk daerah pinggiran dan perdesaan dana BOS sebaiknya diberi tambahan lebih besar, sebagaimana ada dana kemahalan untuk daerah tertentu. Sekolah pinggiran perlu mendapatkan perhatian Iebih agar pendidikan dan desa berimbang.
"Di Jawa Barat masih ada sekolah pinggiran yang butuh dana lebih besar karena guru honorernya banyak sehingga sebagian besar dana BOS dipakai untuk gaji," terangnya.
Dia berharap pemerintah pusat tetap memberikan dukungan BOS sesuai kebutuhan dan karakter sekolah. Selain itu pemerintah daerah memberi dukungan anggaran dari APBD.
"Pemprov Jawa Barat sudah sangat baik memberi dukungan anggran untuk sekolah. Namanya ada BOPD," tandasnya. (esy/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad