jpnn.com, MATARAM - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menyatakan berjihad melawan sindikat pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke luar negeri secara ilegal. Sebab, sindikat itu telah menyengsarakan rakyat dengan bisnis kotornya.
"(Melawan sindikat) Itu jihad fisabilillah bagi hidup saya," kata Benny Rhamdani dalam kunjungan kerjanya ke Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) Lombok Mandiri, di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Rabu (31/3).
BACA JUGA: Detik-detik BP2MI Menggerebek Tempat Penampungan Calon PMI Ilegal ke Timur Tengah
Mantan anggota DPD itu menjelaskan bahwa undang-undang sudah mengamanatkan agar melindungi setiap warga negara Indonesia yang menjadi PMI.
Oleh karena itu, Benny menegaskan tidak perlu takut berhadapan dengan sindikat pengiriman PMI ilegal.
BACA JUGA: BP2MI Selamatkan Sebelas Calon Pekerja Migran Korban TPPO
Benny menyebutkan pihaknya sudah 15 kali melakukan penggerebekan penampungan calon PMI ilegal.
Menurutnya, dari upaya yang dilakukan tersebut, sebanyak 640 orang terselamatkan.
BACA JUGA: Benny Rhamdani: Saya Tidak Akan Berhenti Perang Lawan Mereka
"Termasuk sebanyak 28 warga NTB yang tiba di daerahnya kemarin, (Selasa, 30/3)," ujarnya.
Benny mengatakan perang melawan sindikat wajib dilakukan sebagai bentuk penghormatan negara kepada PMI yang sudah menghasilkan devisa bagi negara senilai Rp 159,6 triliun.
"PMI adalah pahlawan devisa yang harus mendapat perlakuan hormat negara, tidak boleh lagi mendapat perlakuan kekerasan dan pemerasan oknum tertentu. Mereka harus diberikan karpet merah," ucapnya.
Untuk memerangi sindikat pengiriman PMI ilegal, BP2MI sudah membentuk satuan tugas yang beranggotakan orang-orang terpilih, seperti mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Komisaris Jenderal Suhardi Alius.
Ada juga mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein.
Benny menambahkan kemauan politik semua pihak juga menjadi faktor yang paling penting apabila ingin menghilangkan penempatan PMI secara ilegal.
Semua aparatur negara mulai dari hulu desa harus bersama-sama menjaga setiap warganya agar tidak mendapatkan informasi yang salah, kemudian menjadi korban penempatan di luar negeri secara ilegal.
"Yang namanya sindikat dan mafia, karena memang penempatan ilegal ini bisnis kotor, mereka tetap berupaya dengan caranya. Makanya, komitmen dan kemauaan politik semua pihak sangat penting," ungkap Benny Rhamdani.
Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) NTB H Muhammadun juga mendukung upaya BP2MI memerangi sindikat pengiriman PMI ke luar negeri secara ilegal.
Upaya yang dilakukan dengan cara menyurati dinas tenaga kerja di daerah hingga ke Markas Besar Polri, supaya mengusut perekrut calon PMI ilegal yang ada di kampung.
"Jangan hanya sekadar di pusat Jakarta, kami mau dari hulu hingga hilir diberantas, sehingga calon PMI bisa berangkat secara prosuderal," kata Muhammadun yang juga penanggungjawab BLKLN Lombok Mandiri. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy