jpnn.com, JAKARTA - Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo-Mahfud MD (TPN Ganjar-Mahfud) Andi Widjajanto mengulas penggunaan diksi nepotisme, kolusi, dan korupsi dalam pidato politik Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri pada Minggu (12/11/2023).
Mantan gubernur Lembaga Pertahanan Nasional atau Lemhannas itu mengatakan ada pesan dalam pidato Megawati yang mendahulukan diksi nepotisme daripada korupsi.
BACA JUGA: Pidato Lengkap Megawati, Bicara Rekayasa Hukum hingga Penculikan AktivisÂ
Menurut Andi, selama ini mayoritas publik lebih terbiasa dengan diksikorupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Namun, Megawati yang juga Presiden Kelima RI justru menempatkan kata nepotisme mendahului korupsi.
"Biasanya kita menyingkatnya KKN, tetapi Bu Mega dalam pidato nuraninya menyebut NKK, yaitu nepotisme, kolusi, dan korupsi," kata Andi.
BACA JUGA: Megawati Menilai Keputusan MKMK Menjadi Cahaya di Tengah Gelapnya DemokrasiÂ
Putra tokoh militer almarhum Theo Syafei itu melanjutkan belakangan ini nepotisme memang menganggu demokrasi di Indonesia.
Andi menilai penetapan atau pengusulan bakal capres-cawapres Pilpres 2024 sebagai bagian dari perjalanan demokrasi di Indonesia juga diwarnai nepotisme.
BACA JUGA: Hasto Bongkar Skenario Istana soal MK, lalu Sebut Nama Pratikno
"Di situlah nepotisme itu terlihat brutal," tutur mantan sekretaris Kabinet Kerja itu.
Selain itu, Andi menyebut nepotisme menuju penetapan capres-cawapres juga dilakukan dengan mengakali hukum.
"Nepotisme yang brutal itu disertai dengan manipulasi hukum," katanya.
Andi menambahkan Megawati menyikapi sisi manipulasi hukum itu dengan berbicara keras agar demokrasi ke depan tidak diwarnai praktik lancung tersebut.
"Bu Mega menggunakan kata stop, tidak lagi, tidak boleh ada lagi rekayasa hukum," ujar pengamat militer dan pertahanan itu.
Megawati menyampaikan pidato politik yang disiarkan melalui kanal PDI Perjuangan di YouTube guna menyikapi dinamika politik nasional.
Putri Proklamator RI Bung Karno itu dalam pidatonya menyinggung soal rekayasa hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Megawati menuturkan Indonesia pernah mengalami fase pemerintahan otoriter yang mempraktikkan nepotisme, kolusi, dan korupsi.
Oleh karena itu, rakyat bergerak menggaungkan reformasi untuk menghilangkan praktik kotor tersebut.
Menurut Megawati, MK yang lahir dari semangat reformasi terbentuk pada masa pemerintahannya. Pada saat Megawati menjadi presiden pula Indonesia untuk kali pertama menggelar pilpres secara langsung.
"Praktik kekuasaan yang otoriter itulah yang telah kita koreksi. Maka melalui reformasi, janganlah lupa, lahirlah demokratisasi melalui pelaksaaan pemilu presiden dan wakil presiden secara langsung dan terbatas, serta undang-undang tentang pemerintahan yang bebas dari nepotisme, kolusi, dan korupsi," kata Megawati dalam pidatonya.(ast/jpnn.com)
Video Terpopuler Hari ini:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Singgung Soal MK, Megawati: Manipulasi Hukum Kembali Terjadi
Redaktur : Antoni
Reporter : Aristo Setiawan